PALEMBANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Sumsel menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penanganan Insiden Siber.
Kegiatan yang bertujuan memperkuat pertahanan digital di tingkat daerah ini dilaksanakan di Ruang Rapat PUBM Sumsel, Rabu (6/5/2026).
Acara ini secara resmi dibuka oleh Gubernur Sumatera Selatan diwakili Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sumsel, Rika Efianti, SE, MM.
Dalam sambutannya, Rika menekankan bahwa di tahun 2026, ekosistem digital jauh lebih matang, namun tantangan yang dihadapi juga berlipat ganda karena serangan siber kini telah memanfaatkan otomatisasi dan kecerdasan buatan (AI).
“Jika tahun-tahun sebelumnya kita fokus pada pembentukan tim, maka tahun ini fokus utama kita adalah kekuatan resiliensi dan kecepatan respons. Kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan cara-cara konvensional,” tegas Rika.
Ia menyampaikan tiga pesan utama kepada para peserta dari seluruh kabupaten/kota se-Sumsel.
Pertama, pertajam deteksi secara proaktif, kedua yaitu memperkuat kolaborasi antar-wilayah melalui koordinasi dengan CSIRT (Computer Security Incident Response Team) Provinsi dan ketiga yaitu dokumentasi serta mitigasi yang ketat agar celah keamanan yang pernah terbuka tidak terulang kembali.
“Saya berharap setelah Bimtek ini, indeks keamanan siber di wilayah Sumatera Selatan meningkat secara signifikan melalui wadah berbagi pengalaman antar daerah ini,” tambahnya.
Sementara itu, Sandiman Ali Madya Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah sekaligus Ketua Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS), Muhammad Ival Tirtakusumah, SST. M.H., memaparkan profil keamanan siber Sumsel.
Berdasarkan penilaian Indeks SPBE Tahun 2025, Sumsel meraih nilai 3.129 (Baik), namun indikator keamanan pada aspek audit dan penerapan kebijakan masih perlu ditingkatkan.
“Keamanan siber saat ini bukan lagi sekadar isu teknis, melainkan pilar fundamental stabilitas nasional. Transformasi digital tanpa pengamanan mumpuni sama saja dengan membangun rumah megah di atas tanah yang labil,” ujar Ival.
Ival juga menegaskan instruksi Presiden RI, Prabowo Subianto, bahwa setiap instansi pemerintah wajib memiliki Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS/CSIRT) yang kompeten dan responsif 24/7.
Ia menuntut agar pembentukan tim di kabupaten/kota tidak sekadar formalitas di atas kertas, tetapi didukung infrastruktur dan SDM yang mumpuni.
“Jangan menutupi insiden karena takut dianggap gagal. Justru dengan melapor cepat ke BSSN melalui CSIRT Provinsi, kita bisa mencegah dampak yang lebih luas. Selain itu, tanamkan budaya keamanan siber di seluruh lapisan organisasi, karena keamanan adalah rantai yang hanya sekuat titik terlemahnya,” jelasnya.
Kegiatan Bimtek ini diikuti 70 peserta perwakilan dari Dinas Kominfo Kab/Kota se-Sumsel.
Dan turut didukung oleh pihak swasta, Elitery Indonesia, sebagai bentuk kolaborasi ideal antara pemerintah dan sektor privat dalam mempercepat penguatan ekosistem siber nasional.
Melalui sinergi ini, Sumatera Selatan diharapkan mampu menjadi pelopor ketahanan siber di tingkat regional maupun nasional guna menyongsong visi “Indonesia Digital 2045”.
