PALEMBANG– Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Komisi II
DPR RI kembali duduk bareng dalam Rapat Kerja yang di gelar pada Senin (19/5/2025) di Gedung DPR RI, Jakarta.
Agenda utamanya: mengevaluasi kinerja Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi seluruh Indonesia pada Triwulan I
2025 serta membahas sejumlah persoalan penting seputar pertanahan dan tata ruang.
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, mengungkapkan bahwa rapat ini merupakan tindak lanjut dari evaluasi sebelumnya.
Ia menyoroti capaian kinerja yang masih di bawah 25 persen meski serapan anggaran sudah tergolong baik.
“Hari ini kami ingin tahu apa penyebab capaian rendah itu dan langkah apa yang harus diambil ke depan,” ujarnya saat membuka rapat.
Rapat ini membahas berbagai hal strategis, seperti Reforma Agraria, legalisasi aset, konsolidasi kebijakan
pertanahan dan tata ruang, hingga penyelesaian sengketa pertanahan.
Selain itu, reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan pertanahan juga menjadi sorotan.
Ketua Komisi II juga mengingatkan soal pentingnya perbaikan tata kelola keuangan Kementerian ATR/BPN untuk menjaga predikat WTP dari BPK.
“Kalau tidak segera di benahi, kita khawatir laporan keuangan 2024 tidak akan sebaik tahun-tahun sebelumnya,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, menekankan
pentingnya komunikasi yang solid, baik secara formal maupun informal, antara pusat dan daerah.
“Kita butuh data awal yang cepat agar bisa segera atasi masalah di lapangan,” ucapnya.
Ia juga meminta seluruh Kepala Kanwil BPN Provinsi segera menyampaikan tindak lanjut hasil rapat maksimal dalam tiga hari ke depan.
“Hari Kamis sudah harus saya terima. Setelah itu, saya teruskan ke Pak Menteri, lalu ke Komisi II DPR RI.
Banyak yang berkaitan dengan HGU dan HGB, jadi perlu perhatian serius,” tegas Pudji.
Dalam rapat ini, anggota Komisi II DPR RI lainnya, Aziz Subekti, menyampaikan dukungan penuh terhadap
langkah-langkah penyelesaian konflik pertanahan yang dijalankan ATR/BPN.
“Negara harus hadir untuk rakyat kecil. Mari kita tuntaskan persoalan pertanahan tanpa ada ruang gelap,” katanya penuh semangat.
Rapat ini turut diikuti oleh jajaran pimpinan tinggi Kementerian ATR/BPN, para Kepala Kanwil BPN Provinsi, serta
perwakilan daerah yang hadir secara luring maupun daring.
