PALEMBANG – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid,
menegaskan pentingnya sinergi antara pusat dan daerah dalam menjalankan program strategis nasional di bidang pertanahan dan tata ruang.
Hal itu di sampaikannya saat memberi pengarahan dalam Orientasi Kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Gelombang II tahun 2025, yang di gelar di Balairung Rudini, IPDN Sumedang, Rabu (25/06/2025).
“Kolaborasi ini bukan pilihan, tapi sebuah keharusan,” ujar Menteri Nusron di hadapan 86 kepala daerah dan
wakil kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 yang mengikuti orientasi tersebut.
Ia menyebut, ada tiga titik krusial yang membutuhkan kerja sama erat antara pemerintah pusat dan daerah:
- Reforma Agraria,
- Pengadaan Tanah, dan
- Penataan serta Pengelolaan Tata Ruang.
“Ketiganya membutuhkan kolaborasi yang kuat. Kalau tidak, program hanya jadi angka di atas kertas, tidak sampai ke masyarakat,” tegasnya.
Sebagai ex-officio Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di tingkat daerah, kepala daerah di sebutnya memiliki peran strategis dalam keberhasilan program ini.
“Bapak dan Ibu yang menentukan siapa penerimanya, kami yang sediakan objeknya, lalu kami eksekusi.
Jadi, kuncinya ada di tangan Anda,” jelasnya.
Didampingi oleh Kepala Biro Humas dan Protokol Harison Mocodompis serta Kakanwil BPN Jawa Barat Yuniar
Hikmat Ginanjar, Menteri Nusron menekankan bahwa sinergi yang baik akan menghasilkan dampak nyata: mulai
dari peningkatan kesejahteraan masyarakat, hingga penguatan ekonomi lokal.
Tak hanya membahas teknis, Menteri Nusron juga menaruh harapan besar pada para kepala daerah yang hadir. “Ini bukan sekadar acara orientasi.
Ini adalah momen untuk menyamakan frekuensi membangun Indonesia dari daerah secara merata dan berkelanjutan,” ujarnya.
Orientasi yang berlangsung sejak 22 hingga 26 Juni 2025 ini juga menghadirkan narasumber lain, salah satunya
Wakil Menteri Perhubungan, Suntana, yang menyampaikan materi di sesi terpisah.
Forum ini dipandu oleh Wakil Rektor IV IPDN Bidang Kerja Sama, Suhajar Diantoro, yang juga menegaskan
pentingnya pemahaman kepala daerah terhadap peran strategis mereka dalam kebijakan nasional.
