PALEMBANG — Gubernur Sumatera Selatan Dr. H. Herman Deru meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) segera melakukan revitalisasi terhadap kawasan rumah susun milik Perumnas di Kota Palembang.
Permintaan tersebut disampaikan menyusul kondisi bangunan yang dinilai sudah sangat memprihatinkan dan berpotensi membahayakan keselamatan para penghuni.
Hal tersebut disampaikan Herman Deru saat mengikuti zoom meeting bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dari Griya Agung Palembang, Rabu (30/9/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Herman Deru meminta perhatian serius pemerintah pusat terhadap kondisi rumah susun milik Perumnas di Kota Palembang.
Terdapat 53 blok rumah susun yang dibangun sejak 1981 dan kini kondisinya dinilai sangat memprihatinkan. Struktur beton bangunan disebut sudah tidak layak sehingga dikhawatirkan berpotensi membahayakan keselamatan para penghuni.
Menurut Herman Deru, sekitar 3.400 lebih unit hunian yang tersebar di 53 blok tersebut dihuni sekitar 14.335 jiwa. Ia mengingatkan, getaran kecil sekalipun dikhawatirkan dapat memicu kerusakan yang berpotensi berkembang menjadi bencana besar.
Karena itu, menurutnya, penanganan dan revitalisasi rumah susun tersebut perlu dilakukan secepatnya.
Herman Deru menambahkan, kawasan rumah susun tersebut berada di lokasi strategis di tengah Kota Palembang. Kondisi tersebut semakin memperkuat urgensi revitalisasi demi menjamin keselamatan dan kenyamanan para penghuni.
Kepada direktorat jenderal terkait, Herman Deru berharap segera menurunkan tim untuk melakukan peninjauan dan kajian teknis di lapangan. Kajian tersebut diperlukan sebagai dasar untuk mempercepat langkah penanganan rumah susun.
Ia juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Palembang telah lama menantikan realisasi program revitalisasi rumah susun tersebut.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan, persoalan rumah susun Perumnas di Kota Palembang harus mendapat perhatian serius karena menyangkut keselamatan sekitar 15.000 penghuni.
Menurut Maruarar, aspek keselamatan masyarakat harus ditempatkan di atas pertimbangan bisnis. Karena itu, kondisi bangunan yang telah dinilai bermasalah perlu segera menjadi skala prioritas.
Maruarar menegaskan akan segera mengundang Direktur Utama Perumnas untuk membahas langkah konkret penanganan rumah susun di Palembang.
Ia tidak ingin pemerintah dianggap mengabaikan laporan yang telah disampaikan. Untuk itu, tindak lanjut harus segera dilakukan melalui koordinasi dengan Perumnas dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
Maruarar juga menekankan pentingnya eksekusi program, bukan hanya sebatas perencanaan. Setiap rencana, menurutnya, harus diwujudkan melalui tindakan nyata agar pemerintah mampu membangun kepercayaan masyarakat.
Kepercayaan publik, lanjutnya, hanya dapat diperoleh melalui hasil kerja yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Apabila hasil kajian membuktikan konstruksi rumah susun Perumnas di Kota Palembang sudah tidak aman, Maruarar mengatakan relokasi terhadap sekitar 15.000 penghuni harus menjadi salah satu opsi yang dipersiapkan demi menjamin keselamatan masyarakat.
Kepada Kepala Balai beserta jajarannya, Maruarar meminta segera melakukan investigasi menyeluruh terhadap kondisi rumah susun tersebut.
Investigasi diminta mencakup pemeriksaan struktur bangunan, dokumentasi foto dan video, penilaian potensi bahaya, serta wawancara langsung dengan para penghuni guna memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi di lapangan.
Selain itu, Maruarar meminta laporan lengkap yang memuat jumlah penghuni, kondisi bangunan, tingkat risiko, profil sosial ekonomi penghuni, besaran sewa, hingga rekomendasi penanganan yang dapat segera dilaksanakan.
Laporan tersebut diminta disampaikan secepat mungkin agar pemerintah dapat mengambil keputusan berdasarkan data yang akurat.
