Jakarta – Lebih dari 58.000 kasus pertanahan tercatat masuk ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam kurun waktu hampir 12 tahun terakhir.
Dari jumlah tersebut, hingga 3 November 2026, sebanyak 35.294 kasus di antaranya telah berhasil diselesaikan.
“Jika dirincikan, dari jumlah tersebut, 35.294 kasusnya telah diselesaikan. Persentase penyelesaian kasus pertanahan dalam periode tersebut mencapai 60%,” ujar Staf Khusus Menteri Bidang Pemberantasan Mafia Tanah, Yaved Duma Parembang, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026, yang digelar di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Penanganan kasus pertanahan di lingkungan Kementerian ATR/BPN diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yakni sengketa, konflik, dan perkara.
Pengelompokan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pencegahan Kasus Pertanahan.
Kementerian ATR/BPN mendefinisikan sengketa pertanahan sebagai perselisihan tanah antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas.
Sementara itu, konflik pertanahan adalah perselisihan yang melibatkan orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang memiliki kecenderungan atau telah berdampak luas.
Adapun perkara pertanahan merupakan perselisihan tanah yang penanganan dan penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga peradilan.
Staf Khusus Menteri Bidang Pemberantasan Mafia Tanah menjelaskan, khusus tahun 2026 ini saja ada 1.164 kasus pertanahan yang sudah dituntaskan.
“Untuk kinerja penanganan kasus sepanjang 2026, terdapat 21.000 kasus sisa dari tahun-tahun sebelumnya, ditambah jumlah kasus yang masuk selama 2026 mencapai 3.392 kasus. Dari keseluruhan kasus tersebut, 1.164 kasus telah diselesaikan,” terangnya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan, Hendra Gunawan, memaparkan capaian penanganan tindak pidana pertanahan sepanjang 2026, khususnya terkait penyelamatan aset dan penyelesaian Target Operasi (TO). Penanganan tersebut berhasil menyelamatkan aset yang nilainya mencapai sekitar Rp5,286 triliun.
“Kalau tahun lalu kita menyelamatkan aset sekitar Rp23 triliun sekian. Saat ini kami menyelamatkan aset sekitar 5 triliun 286 miliar rupiah,” ungkapnya.
Meski nilai aset yang diselamatkan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, Hendra Gunawan menyebut adanya peningkatan dalam jumlah TO yang ditangani.
Pada 2025, jumlah TO tercatat sebanyak 102, sedangkan pada 2026 meningkat menjadi 120 TO.
“Dari jumlah tersebut, sebanyak 100 TO telah diselesaikan pada tahun ini, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 10 TO,” pungkasnya.
