Jakarta – Keberhasilan pemberantasan mafia tanah tidak hanya diukur dari pengungkapan kasus dan penindakan pelaku, tetapi juga dari kemampuan mencegah kejahatan serupa terulang.
Hal tersebut menjadi pesan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, yang dibacakan oleh Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (PSKP), Iljas Tedjo Prijono, saat menutup Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan pada Jumat (13/11/2026), di Jakarta.
“Keberhasilan memberantas mafia tanah hari ini harus menjadi fondasi untuk menciptakan sistem pertanahan yang lebih tangguh di masa depan. Persoalan mendasar yang harus kita jawab bukan hanya siapa yang melakukan kejahatan, tetapi juga mengapa kejahatan tersebut masih dapat terjadi,” ujar Iljas Tedjo Prijono.
Untuk menciptakan sistem yang lebih tangguh, Dirjen PSKP mengusulkan tiga langkah penting yang harus dilakukan setelah Rakor ini.
Pertama, menjadikan hasil penegakan hukum sebagai dasar pembenahan tata kelola pertanahan. Dengan begitu, setiap perkara yang berhasil diungkap dapat menjadi pembelajaran untuk mengidentifikasi modus kejahatan dan kelemahan sistem.
Kedua, memperkuat kepastian hukum melalui peningkatan kualitas data dan integritas pelayanan. Hal itu mencakup pengembangan data pertanahan yang akurat, sistem yang transparan dan akuntabel, serta digitalisasi yang mampu meningkatkan keamanan data, memperkuat jejak audit, sekaligus mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini.
“Teknologi yang baik tetap membutuhkan aparatur yang berintegritas. Karena itu, pembenahan sistem dan penguatan integritas harus berjalan beriringan. Kita perlu memastikan bahwa setiap proses pelayanan dan pengelolaan pertanahan dapat ditelusuri serta dipertanggungjawabkan,” jelas Dirjen PSKP.
Upaya ketiga bisa dilakukan dengan memperkuat sinergi dalam penegakan hukum dengan tetap mengedepankan ketepatan dan kehati-hatian dalam setiap penanganan perkara.
“Saya mengapresiasi kerja sama Kementerian ATR/BPN, kepolisian, dan kejaksaan yang telah berjalan selama 9 tahun melalui forum koordinasi ini. Ke depan, sinergi harus semakin efektif dalam memperkuat penyelesaian perkara dan memperkuat pencegahan,” tutur Iljas Tedjo Prijono.
Berdasarkan laporan Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan, Hendra Gunawan, diketahui total target operasi (TO) tahun 2026 ada 120 kasus.
Dengan adanya Satgas Anti-Mafia Tanah, sebanyak 100 kasus telah berhasil diselesaikan dengan menetapkan 151 tersangka.
Dari penanganan tersebut, tanah seluas 110.046.567 meter persegi telah diselamatkan, dengan nilai kerugian yang berhasil diselamatkan mencapai Rp5.773.954.641.464.
“Ke depan, Satgas Mafia Tanah sangat diharapkan untuk menangani kasus-kasus yang sifatnya potensial, bukan kasus-kasus yang sifatnya biasa atau umum. Ini menunjukkan bahwa kita serius dalam memberantas mafia tanah,” ucap Hendra Gunawan.
Adapun Rakor yang dihadiri oleh 414 peserta gabungan dari perwakilan kejaksaan tinggi, kepolisian daerah, serta Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi ini berlangsung selama dua hari, yakni sejak 12-13 November 2026.
Dalam penutupan Rakor, hadir pula Staf Khusus Menteri Bidang Pemberantasan Mafia Tanah, Yaved Duma Parembang, serta Staf Khusus Menteri Bidang Hukum dan Perundang-Undangan, Rudi Alfonso.
