PALEMBANG – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid,
menegaskan pentingnya pengawasan dan koordinasi dalam pelaksanaan Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) 2025-2029.
Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang di gelar di Kantor Badan Informasi Geospasial (BIG)
pada Selasa (18/03/2025), sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman yang telah di sepakati bersama lima kementerian/lembaga (K/L) pada 17 Maret 2025.
“Kita akan melakukan kontrol dan monitoring secara berkala setiap bulan untuk memastikan kelancaran serta perkembangan proyek ILASPP.
Ini menjadi langkah strategis agar integrasi administrasi pertanahan dan tata ruang berjalan optimal,” ujar Menteri Nusron.
Menteri Nusron menegaskan bahwa proyek ILASPP melibatkan kolaborasi erat antara Kementerian ATR/BPN,
Kementerian Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Kehutanan, dan BIG.
Menurutnya, proyek ini krusial dalam penyelesaian kadastral Areal Penggunaan Lain (APL) dan Kehutanan, serta APL dan Transmigrasi.
“Dengan ILASPP, kita memastikan tidak ada lagi tumpang tindih data, terutama dalam pengelolaan lahan.
Ini akan menjadi fondasi yang kuat untuk sistem pertanahan nasional yang lebih transparan dan terstruktur,” tegasnya.
Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi, turut menekankan bahwa integrasi data nasional merupakan salah satu mandat Presiden RI kepada Kementerian Transmigrasi.
“Kami merasa beruntung di libatkan dalam program ini karena dapat membantu dalam penyelesaian permasalahan lahan bagi masyarakat transmigran,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala BIG, Muh Aris Marfai, melaporkan bahwa BIG telah membentuk struktur organisasi khusus untuk mendukung program ini.
“Kami telah menyiapkan tim teknis yang bertanggung jawab dalam penyediaan data spasial dan kebutuhan peta guna menunjang proyek ILASPP,” jelasnya.
Rakor ini juga di hadiri oleh perwakilan dari Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Kemendagri, Kementerian
Kehutanan, serta Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Selain itu, hadir pula Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana; Direktur Jenderal Survei dan
Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya; serta Plt. Direktur Jenderal Tata Ruang, Reny Windyawati.
Dengan koordinasi yang semakin erat antar-kementerian, di harapkan ILASPP dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi tata kelola pertanahan di Indonesia.
