Jakarta – Saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026 pada Kamis (12/11/2026), Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, merekomendasikan dua hal yang dinilai bisa meningkatkan efektivitas upaya pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan.
Pertama, penyelenggaraan Rakor secara berjenjang hingga tingkat kabupaten/kota dengan melibatkan kepala desa dan petugas pembuat surat keterangan di masing-masing desa.
Kedua, memasukkan kejahatan alih fungsi lahan sebagai salah satu fokus pembahasan dalam Rakor tersebut.
“Poin satu Rakor berjenjang untuk ditindaklanjuti tahun depan. Yang poin kedua untuk jadikan kejahatan alih fungsi lahan sebagai salah satu fokus pembahasan dalam Rakor mohon kalau bisa dimasukkan dalam agenda Rakor ini supaya (penanganan) tindak kejahatan pertanahan tidak hanya berhenti pada land tenure, tapi juga masuk dalam land use-nya atau fungsinya. Kalau itu kita lakukan, saya yakin akan berdampak sehingga ada efek jera,” kata Menteri ATR/Kepala BPN.
Rakor berjenjang menjadi rekomendasi pertamanya karena menurut Menteri Nusron, upaya pencegahan tindak pidana pertanahan harus dimulai dari hulu.
Sebelum sampai di hilir ke Kementerian ATR/BPN, para kepala desa dan perangkat di hulu memiliki peran penting dalam penerbitan dokumen atau surat keterangan yang berkaitan dengan pertanahan.
“Yang paling paham tentang kejadian yang menimpa di lokasi tersebut ya tetua-tetua orang lokal di situ. Yang tau sejarahnya, dulu duduk perkaranya gimana,” tuturnya.
Oleh karena itu, Menteri Nusron mendorong agar edukasi mengenai administrasi pertanahan diberikan kepada perangkat desa dengan melibatkan Kantor Pertanahan dan aparat penegak hukum setempat dalam satu waktu pertemuan atau Rakor.
Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat pencegahan sejak awal sekaligus meminimalkan potensi sengketa dan tindak pidana pertanahan.
“Sebelum ada Rakor yang melibatkan di tingkat pusat ini, kami mohon di tingkat kepala kantor membuat Rakor pencegahan yang diundang adalah kepala desa dan petugas pembuat surat keterangan di desanya, Kajari, ada KaPolres, ada pemda di situ. Jadi kita jemput wilayah ini sampai di level di hulunya,” ujar Menteri Nusron.
Terkait rekomendasi keduanya, Menteri Nusron ingin muatan Rakor tersebut ditegaskan ke perihal penanganan tindak pidana pertanahan yang tidak cukup hanya berfokus pada aspek kepemilikan atau penguasaan tanah (land tenure), tetapi juga harus menyentuh aspek penggunaan tanah (land use).
Sebab, dari sisi penggunaan tanah hingga saat ini, terdapat 554 ribu hektare tanah yang pemanfaatannya tidak sesuai dengan perizinan dan peraturan tata ruang karena dialihfungsikan sepihak dari lahan sawah menjadi kawasan perumahan, industri, dan peruntukan lainnya.
“Nah karena itu Bapak/Ibu sekalian, kalau tidak ada (bahasan Rakor) masuk ke land use-nya, ini tidak ada efek jera, nanti lama-lama sawah kita habis. Kalau sudah sawahnya habis, kita nanti menjadi sangat tergantung kebutuhan pangan kita dengan impor. Dan kalau pangan kita tergantung dengan impor, maka kemandirian kita, nasib kita digantung. Tergantung negara asing,” tegas Menteri Nusron.
Untuk memastikan upaya pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan berjalan baik, Menteri Nusron mengingatkan kepada seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi, serta perwakilan Kepolisian RI dan Kejaksaan RI yang hadir dalam Rakor ini pentingnya meningkatkan intensitas koordinasi dan kolaborasi.
“Kami mohon sinergi dan kolaborasi tidak hanya di tingkat provinsi tapi level tingkat bawah ditingkatkan supaya bahu-membahu sehingga kita melakukan pencegahan sejak dini,” pungkasnya.
Setelah resmi membuka Rakor yang dilakukan dengan pemukulan gong, Menteri Nusron menyerahkan piagam penghargaan dan menyematkan pin emas kepada 12 perwakilan penerima penghargaan.
Apresiasi tersebut diberikan atas penyelesaian target operasi utama dan target operasi tambahan tindak pidana pertanahan. Dalam Rakor ini, turut hadir sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN.
