JAKARTA – Mulai tahun 2026, girik atau bukti kepemilikan tanah lama dipastikan tidak akan berlaku lagi setelah semua tanah di suatu kawasan terdaftar lengkap.
Hal ini ditegaskan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam pertemuan media bertajuk Catatan Akhir Tahun Kementerian ATR/BPN di Aula Prona, Jakarta, Selasa, 31 Desember 2024.
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menyampaikan bahwa kebijakan ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021, yang menyatakan bahwa sertipikat tanah yang telah terbit lebih dari lima tahun tidak dapat dicabut atau diganti kecuali melalui perintah pengadilan.
“Ketika seluruh tanah di suatu kawasan telah terpetakan, terdaftar, dan diterbitkan sertipikatnya, maka girik otomatis tidak berlaku lagi.
Menteri ATR/BPN Ajak Kementerian Kehutanan Ciptakan Peta Akurat untuk Atasi Masalah Agraria
Namun, dalam waktu lima tahun pertama setelah sertipikat diterbitkan, jika ditemukan cacat administrasi, girik masih dapat digunakan sebagai bukti untuk proses pengadilan,” ujar Menteri Nusron.
Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT), Asnaedi, menambahkan bahwa girik merupakan bukti kepemilikan tanah lama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
Meski dulu relevan, kini girik sering menjadi penyebab sengketa tanah, bahkan dimanfaatkan oleh mafia tanah dengan dokumen palsu.
“Penghapusan girik bertujuan untuk mencegah konflik tanah di masa depan. Selama ini, banyak masalah tanah bermula dari penggunaan girik, sehingga langkah ini merupakan upaya menciptakan sistem pertanahan yang lebih kuat dan terpercaya,” tegas Asnaedi.
Dengan keberhasilan program Kabupaten/Kota Lengkap, di mana seluruh tanah dalam wilayah administratif telah terdaftar secara resmi, girik pun tidak lagi relevan.
Polri dan Menteri ATR/BPN Perkuat Sinergitas Pemberantasan Mafia Tanah
Menurut Nusron, kebijakan ini merupakan bentuk kepastian hukum di sektor pertanahan dan tata ruang, yang sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Menteri Nusron juga menegaskan bahwa sertipikat tanah merupakan produk hukum yang sah dan hanya dapat diganti atau diubah melalui proses hukum.
“Dengan digitalisasi pertanahan dan program transformasi sistem layanan, ke depan konflik seperti ini dapat diminimalkan,” ujarnya.
Program transformasi digital ini mencakup pendaftaran tanah berbasis elektronik dan penyederhanaan proses administrasi pertanahan.
Menteri Nusron Instruksikan Satker Daerah Tingkatkan Layanan untuk Dorong Pertumbuhan Ekonomi
Langkah ini akan memberikan pelayanan yang lebih cepat dan efisien kepada masyarakat serta mengurangi celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab.
Acara yang dihadiri oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama, serta 84 awak media nasional ini turut menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat.
Sesi tanya jawab interaktif dipandu oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Harison Mocodompis.
Kebijakan penghapusan girik ini diharapkan tidak hanya menjadi solusi terhadap konflik tanah, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam mendorong sistem pertanahan Indonesia yang lebih modern, terpercaya, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
