PURWAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menyatakan bahwa santri dan kiai punya peran penting dalam merebut serta mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.
Hal itu disampaikan dalam orasi kebangsaannya pada peringatan Hari Santri Nasional di Purwakarta, Sabtu (25/10/2025) malam, yang dihadiri para kiai, santri, dan tokoh masyarakat.
“Dengan ditetapkannya Hari Santri ini mempunyai makna, yang pertama bahwa kontribusi serta peran santri dan kiai dalam perjuangan memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia diakui eksistensinya. Karena tidak ada Hari Pahlawan Nasional kalau tidak ada Hari Santri. Sebab peristiwa 10 November 1945 tidak bisa dilepaskan dari peristiwa 22 Oktober 1945,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN.
Peristiwa 22 Oktober 1945, yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Santri Nasional, merupakan momentum bersejarah ketika KH. Hasyim Asy’ari memimpin resolusi jihad dan menggerakkan para santri untuk berangkat ke Surabaya melawan penjajahan.
Semangat jihad santri inilah yang menjadi pemicu perlawanan nasional hingga akhirnya Indonesia mampu mempertahankan kemerdekaannya.
“Santri tidak boleh hanya cerdas dalam akalnya, tapi harus baik akhlaknya. Tidak hanya jadi pemimpin di pondok pesantren, tapi santri juga harus siap menjadi pemimpin nasional,” tegas Menteri Nusron.
Di akhir orasinya, Menteri Nusron mengajak seluruh santri di Indonesia untuk terus menjaga semangat keilmuan dan kebangsaan sebagaimana diwariskan para kiai pendahulu.
“Semoga semua santri ke depan bisa lebih berkontribusi kepada bangsa dan negara. Santri tidak boleh diremehkan di Indonesia karena siapa yang menghina santri, menghina bangsa Indonesia,” pungkasnya.
Turut hadir sebagai pembicara dalam kegiatan ini, Penasihat Khusus Presiden bidang Pertahanan Nasional, Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman; Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein; Ketua PCNU, KH. Ahmad Anwar Nasihin.
Hadir mendampingi Menteri Nusron, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Yuniar Hikmat Ginanjar beserta sejumlah Kepala Kantor Pertanahan.
