BEKASI – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan dalam satu tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, telah banyak capaian konkret dari Kementerian ATR/BPN.
Salah satu kerja kementerian yang berdampak langsung bagi masyarakat adalah dalam hal pengelolaan agraria.
“Kita patut bersyukur bahwa dalam satu tahun ini, pemerintahan telah memberikan kontribusi yang nyata. Di sektor kami, penataan alokasi dan distribusi tanah kini berjalan lebih berkeadilan,” ujar Menteri Nusron usai Upacara Peringatan Hari Santri Nasional Tahun 2025 di Pondok Pesantren Mahasina Darul Qur’an wal Hadits, Kota Bekasi, Rabu (22/10/2025).
Menteri Nusron menjelaskan, kebijakan pemerintah dalam pengelolaan tanah kini dilakukan secara lebih selektif dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Proses perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) misalnya, aturannya diperketat untuk memastikan manfaatnya benar dirasakan oleh masyarakat sekitar melalui pola pemberdayaan dan kemitraan yang lebih konkret.
Kebijakan pengelolaan agraria yang lebih berkeadilan juga berdampak positif pada program ketahanan pangan nasional.
Merujuk data capaian, hasil dari inventarisasi Kementerian ATR/BPN, terdapat potensi lahan seluas 52.107,97 hektare untuk program ketahanan pangan.
“Kita ingin memastikan tanah tidak hanya menjadi instrumen ekonomi bagi segelintir pihak, tapi juga berfungsi sosial, memberi nilai tambah bagi masyarakat di sekitarnya,” tutur Menteri ATR/Kepala BPN.
Menurut Menteri Nusron, ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada ketersediaan tanah, namun juga pada dukungan infrastruktur pertanian dan sumber daya manusia (SDM).
“Produktivitas pangan bergantung pada tiga hal utama, yaitu ketersediaan lahan, sistem irigasi yang baik, serta dukungan pupuk dan SDM yang berkualitas,” pungkasnya.
