JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat prestasi luar biasa di tahun 2024 melalui inovasi layanan Hak Tanggungan (HT) Elektronik.
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, mengungkapkan bahwa layanan ini menghasilkan nilai transaksi Hak Tanggungan sebesar Rp882,7 triliun, memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional.
“Layanan pengajuan Hak Tanggungan telah mencapai 1.787.501 dengan nilai total Rp882,7 triliun.
Kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi sekitar 40% dari total pertumbuhan di tahun ini,” ungkap Menteri Nusron dalam acara Catatan Akhir Tahun Kementerian ATR/BPN yang digelar di Aula Prona, Jakarta, Selasa, 31 Desember 2024.
Menteri ATR/BPN Ajak Kementerian Kehutanan Ciptakan Peta Akurat untuk Atasi Masalah Agraria
Sejak peluncuran HT Elektronik pada tahun 2019, Kementerian ATR/BPN terus mengembangkan sistem digitalisasi untuk mendukung pengelolaan pertanahan dan memberikan kemudahan layanan kepada masyarakat.
HT merupakan jaminan atas tanah atau objek lain yang digunakan debitur untuk melunasi utang kepada kreditur, mempercepat proses administrasi sekaligus meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap sektor pertanahan.
“HT adalah sertipikat tanah yang menjadi jaminan bagi pelunasan utang. Ini memungkinkan masyarakat mengoptimalkan aset tanah atau bangunan mereka, mendukung pertumbuhan ekonomi keluarga dan nasional,” terang Menteri Nusron.
Mulai 2026, Girik Tidak Berlaku Lagi: Langkah Tegas Kementerian ATR/BPN untuk Kepastian Hukum Pertanahan
Capaian Kementerian ATR/BPN tahun ini juga tercermin dari jumlah layanan yang diberikan.
Sepanjang tahun 2024, Kementerian mencatat 8.058.650 berkas layanan, di mana 84%-nya merupakan layanan informasi pertanahan, HT, dan Peralihan Hak.
Angka ini menjadi rekor tertinggi dalam satu dekade terakhir, melampaui pencapaian maksimal 6,6 juta layanan di tahun-tahun sebelumnya.
“Dari total 8 juta layanan, paling banyak terkait informasi pertanahan yang mencapai 3.740.908 layanan.
Wamen ATR/BPN Raja Juli Antoni Serahkan 5 Sertifikat Tanah Wakaf di Palembang
Ini mencerminkan tingginya kebutuhan masyarakat atas transparansi informasi pertanahan yang cepat dan efisien,” tambahnya.
Layanan HT Elektronik, yang dapat diakses melalui portal resmi Kementerian di https://htel.atrbpn.go.id, memberikan kemudahan kepada mitra terdaftar untuk mengajukan hak tanggungan secara praktis.
HT dapat dibebankan pada berbagai jenis hak atas tanah, seperti Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas tanah negara.
Acara Catatan Akhir Tahun turut dihadiri oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan; serta Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN.
Menteri Nusron Dorong Sinkronisasi Data Geospasial: Kolaborasi Cegah Konflik Batas Kawasan
Sesi diskusi dan tanya jawab yang dipandu oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis, menyoroti tantangan dan peluang untuk meningkatkan capaian serupa di masa mendatang.
Inovasi digitalisasi yang diterapkan oleh Kementerian ATR/BPN tidak hanya berhasil mencetak rekor baru dalam layanan masyarakat tetapi juga menjadi motor penggerak dalam mendukung ekonomi nasional.
Prestasi ini menjadi bukti nyata bagaimana teknologi dapat memberikan dampak positif pada sektor pemerintahan dan pertanahan.
