PALEMBANG – Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam melindungi hak-hak masyarakat adat.
Salah satu buktinya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/BPN),
Nusron Wahid, di jadwalkan membuka kegiatan Sosialisasi Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat di
Auditorium Universitas Negeri Padang (UNP), Sumatera Barat, Senin (28/4).
Staf Khusus Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia, mengungkapkan, kehadiran Menteri Nusron menjadi
sinyal kuat bahwa pemerintah serius mempercepat program pendaftaran tanah ulayat di Indonesia.
“Kehadiran Menteri Nusron menunjukkan keseriusan pemerintah, dalam hal ini Kementerian ATR/BPN, untuk
melindungi tanah ulayat melalui pendaftaran resmi,” ujar Rezka, Minggu (27/4), di Padang.
Menurut Rezka, sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat adat mengenai pentingnya
pengadministrasian tanah ulayat, sekaligus manfaat besar dari pendaftaran resmi.
“Ini bentuk pengakuan resmi terhadap eksistensi masyarakat hukum adat, sekaligus langkah nyata untuk mencegah hilangnya tanah ulayat,” tegasnya.
Melibatkan Banyak Pihak untuk Percepatan Program
Kegiatan sosialisasi ini melibatkan berbagai elemen, mulai dari kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah,
lembaga adat, Kerapatan Adat Nagari (KAN), bundo kanduang, perguruan tinggi, hingga organisasi masyarakat sipil.
Dua tokoh nasional turut dijadwalkan hadir, yakni Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, dan Anggota Komisi II DPR RI, Rahmat Saleh.
“Kolaborasi semua pihak ini diharapkan mempercepat pendaftaran tanah ulayat di seluruh Indonesia, dengan
tetap menghormati karakter sosial budaya masyarakat adat, khususnya di Sumatera Barat,” jelas Rezka.
Penyerahan Sertipikat dan Arahan kepada Kepala Daerah
Sebagai bentuk konkret dari upaya ini, Menteri Nusron juga akan menyerahkan sejumlah sertipikat, salah satunya
Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) tanah ulayat seluas 21.933 meter persegi kepada Kerapatan Adat Nagari V Koto Air Pampan di Kota Pariaman.
Tak hanya itu, usai acara di UNP, Menteri Nusron akan melanjutkan agenda dengan memberikan pengarahan
terkait kebijakan pertanahan dan tata ruang kepada seluruh bupati dan wali kota se-Sumatera Barat di Kantor Gubernur.
Mendampingi Menteri Nusron dalam kunjungan kerja ini antara lain:
Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan,
Kepala Biro Humas ATR/BPN, Harison Mocodompis,
Direktur Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT, Iskandar Syah,
serta Kepala Kantor Wilayah BPN Sumatera Barat, Teddi Guspriadi, beserta jajaran.
