Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Cik Ujang mengikuti Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perumahan Perdesaan, bertempat di Gedung Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri Jakarta, Selasa (29/4/2025).
Rakortek Perumahan dan pedesaan yang digelar dalam rangka memberikan dukungan program pembangunan tiga juta rumah itu secara resmi dibuka oleh Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah.
Wamen Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan, dengan pemanfaatan satu data terpusat dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian dan Lembaga serta Pemerintah Daerah dapat berkolaborasi lewat penyusunan program bersama untuk mengatasi kemiskinan, terutama terkait pemenuhan hunian layak, sanitasi, dan penataan kawasan.
“Bapak Presiden menekankan sekali agar kita semua bekerja dengan data yang sama. Pak Gubernur yang hadir di sini mohon duduk bersama BPS duduk, bikin forum satu data daerah supaya kita punya data,” katanya.
Khusus untuk perumahan dalam kota lanjut Fahri, Presiden Prabowo telah menginstruksikan Kementerian PKP untuk menggunakan tanah-tanah dalam kota untuk menjadi hunian vertikal seperti rumah susun.
“Pakai tanah-tanah negara yang ada di dalam kota, kita bangun, kita minta para pengembang untuk membangun, kita hitung harga tanahnya. Harga tanahnya menjadi elemen subsidi bagi negara, setelah tanahnya bersih, izinnya bersih, hitung berapa biayanya, nanti di biaya itu ditambah dengan keuntungannya. Kita bisa putuskan kira-kira harganya berapa,” tuturnya.
Dikatakannya saat ini, potensi lahan rumah dari aset Badan Bank Tanah di seluruh Indonesia mencapai 36.116 hektar (ha) dengan 485 ha di antaranya adalah potensi lahan di desa.
“Sementara potensi lahan dari tanah terindikasi terlantar mencapai 79.925 hektar dengan 683 hektar diantaranya berada di desa. Selain itu terdapat potensi dari tanah kas desa yang memiliki luas 17.496.424 hektar,” tambahnya.
Wakil Gubernur Sumsel Cik Ujang berharap dengan adanya program ini, masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) akan dapat memiliki hunian yang layak.
“Pada prinsipnya Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan mendukung program tiga juta rumah ini sesuai dengan tugas dan kewenangan daerah,” tambahnya.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumsel Novian Aswardani menegaskan, Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri, yang melibatkan Menteri Pekerjaan Umum (PU), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menteri PKP), dalam mendukung percepatan program pembangunan 3 juta rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
“Sumsel menjadi salah satu daerah yang sudah selesai semua merubah regulasi berkaitan dengan percepatan perizinan, dalam mendukung penyediaan perumahan MBR di provinsi Sumsel,” tegasnya.
Untuk diketahui, program pembangunan tiga juta rumah bertujuan untuk menyediakan akses rumah layak bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Pekerja sektor informal, Warga desa dan daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).
Kemudian meningkatkan kualitas lingkungan permukiman melalui pembangunan dan rehabilitasi rumah, serta mendorong kolaborasi multipihak pemerintah, BUMN, swasta, lembaga keuangan, koperasi, dan komunitas lokal dalam membangun perumahan.
