JAKARTA – Pemerintah terus menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) guna mendukung stabilitas ekonomi dan pelaksanaan program prioritas nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Hingga Semester I 2026, kinerja APBN tetap terjaga dengan didukung oleh meningkatnya penerimaan pajak, kepabeanan dan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
“Secara keseluruhan, capaian Semester I menunjukkan bahwa momentum penerimaan negara berada pada jalur yang positif,” ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa saat menghadiri rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Selasa (07/07/2026).
Dari sisi belanja, hingga Semester I 2026 realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp1.298,6 triliun atau meningkat 29,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Belanja tersebut difokuskan untuk mendukung berbagai program prioritas nasional, antara lain pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG), penyaluran bantuan sosial berupa bantuan iuran jaminan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu, Kartu Sembako, Program Keluarga Harapan, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, serta pembayaran gaji aparatur, termasuk tunjangan hari raya dan gaji ke-13.
Sementara itu, transfer ke daerah telah mencapai Rp357,4 triliun atau 51,6 persen dari pagu APBN, yang merupakan realisasi tertinggi dalam lima tahun terakhir. Pemerintah juga terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah agar belanja negara semakin efektif mendukung pembangunan di berbagai wilayah.
Selain mendukung pelaksanaan program prioritas, APBN juga terus menjalankan fungsinya sebagai shock absorber melalui kebijakan fiskal yang menjaga stabilitas ekonomi, termasuk mempertahankan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi guna melindungi daya beli masyarakat.
“Peningkatan realisasi belanja pemerintah pusat pada tahun 2026 ini menjadi katalisator untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Semester I tahun 2026,” ungkapnya.
Hingga akhir Semester I 2026, defisit APBN tercatat sebesar Rp734,3 triliun atau 2,85 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), yang masih berada pada tingkat terkendali.
“APBN 2026 bekerja keras mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan mendukung agenda prioritas pembangunan nasional dengan tetap menjaga tata kelola keuangan yang sehat, kredibel, dan akuntabel, “ tutup Purbaya.
