JAKARTA – Mengawali tahun 2025, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menginstruksikan satuan kerja (Satker) di Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat untuk terus meningkatkan pelayanan secara optimal.
Menurutnya, pelayanan yang baik dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.
“Meskipun Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat belum termasuk wilayah dengan beban kerja terbesar, saya yakin potensi ekonominya dapat dipacu dengan layanan pertanahan yang optimal.
Contohnya adalah Morowali, yang memiliki peluang besar untuk di kembangkan.
Data pelayanan di wilayah ini harus di manfaatkan maksimal, termasuk potensi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP),” ujar Menteri Nusron dalam pengarahan secara daring kepada jajaran Kanwil BPN kedua provinsi tersebut pada Kamis, 2 Januari 2025.
Menteri ATR/BPN Ajak Kementerian Kehutanan Ciptakan Peta Akurat untuk Atasi Masalah Agraria
Menteri Nusron menekankan pentingnya transformasi pelayanan pertanahan, dari yang di anggap lambat oleh masyarakat menjadi lebih cepat dan responsif. Hal ini di lakukan melalui perbaikan sistem dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM).
“Langkah awal perbaikan adalah penyederhanaan model bisnis dan penguatan teknologi informasi.
Hal ini penting untuk menciptakan layanan yang akurat, prudent, akuntabel, dan transparan, sesuai prinsip Governance, Risk Management, and Compliance (GRC),” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Nusron juga menekankan pentingnya kesiapan Satker menghadapi rotasi dan mutasi secara berkala.
Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan pengalaman kerja serta pemerataan penugasan.
Ia juga menyoroti kepekaan terhadap isu-isu pertanahan dan tata ruang sebagai aspek penting yang harus di miliki jajaran petugas lapangan.
Menteri ATR/BPN Ajak Kementerian Kehutanan Ciptakan Peta Akurat untuk Atasi Masalah Agraria
“Semua petugas wajib memahami isu tata ruang dan aktif dalam forum tata ruang. Untuk Sulawesi, proses penyusunan RDTR relatif lebih cepat karena sudah memiliki peta geospasial lengkap,” tambahnya.
Turut hadir dalam pengarahan ini Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Kepala Biro Humas Kementerian ATR/BPN, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, serta jajaran Satker Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat.
Melalui instruksi ini, di harapkan peningkatan pelayanan pertanahan dapat memberikan dampak nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat.
