PALEMBANG — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid,
menyerukan percepatan penyelesaian sertipikasi tanah dan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di
Jawa Tengah melalui kolaborasi strategis antara pemerintah pusat dan daerah.
Dalam dialog bersama Gubernur Jawa Tengah dan para kepala daerah kabupaten/kota se-Jawa Tengah yang
di gelar di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Menteri Nusron mengungkapkan bahwa sekitar 19% dari 2,2 juta
hektare tanah di provinsi ini masih belum tersertipikasi dan belum terpetakan.
“Kalau tidak di sertipikasi sekarang, konflik akan terjadi nanti.
Kolaborasi dari pusat hingga daerah sangat dibutuhkan untuk mencegah hal itu,” tegas Menteri Nusron.
Ia menekankan bahwa tanah yang memiliki kepastian hukum tak hanya menghindarkan konflik, tetapi juga membuka peluang investasi.
Namun, kejelasan tata ruang juga menjadi faktor krusial yang tak bisa dikesampingkan.
“Investor itu sebelum menanamkan modal, mereka akan lihat lokasi dan status hukumnya. RDTR jadi kunci utama,” tambahnya.
RDTR Masih Jauh dari Target
Dari target 322 RDTR yang harus tersedia di Jawa Tengah, saat ini baru 60 RDTR yang telah rampung.
Nusron menginginkan komitmen semua pihak untuk menuntaskan kekurangan tersebut dalam tiga tahun ke depan.
Dalam penyusunannya, RDTR juga di minta agar tidak mengorbankan lahan pertanian produktif, khususnya yang masuk dalam Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
“RDTR tidak boleh jadi alasan untuk alih fungsi sawah menjadi kawasan industri.
Ketahanan pangan tetap jadi prioritas utama kita,” tegasnya.
Penyerahan Sertipikat Aset BMD
Dalam kesempatan itu, Menteri Nusron turut menyerahkan 474 sertipikat aset Barang Milik Daerah (BMD) kepada pemerintah daerah se-Jawa Tengah.
Rinciannya, 31 sertipikat untuk Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan 443 sertipikat untuk kabupaten/kota.
Hadir mendampingi Menteri Nusron antara lain Plt. Dirjen Tata Ruang, Reny Windyawati, Kepala Biro Humas, Harison Mocodompis, serta Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Tengah, Lampri.
Turut hadir pula Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, serta para bupati dan wali kota se-Jawa Tengah.
