JAKARTA– Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memasuki babak baru
dalam pengelolaan pertanahan dan Bank Tanah nasional.
Hari ini, Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, secara resmi membuka rapat perdana Joint Coordinating
Committee (JCC) proyek LANDLAB sebuah program pengembangan kapasitas yang di gagas bersama Japan International Cooperation Agency (JICA).
LANDLAB, atau Capacity Development for Land Development Policy Making and Land Bank Management
Improvement, adalah proyek kerja sama hibah selama tiga tahun (2025–2028) yang bertujuan merumuskan
kebijakan pertanahan dan pengelolaan Bank Tanah yang lebih terukur, terarah, dan berkelanjutan.
“Kebijakan pertanahan kita tidak bisa lagi berbasis insting atau tambal sulam.
Harus based on data dan kebutuhan riil masyarakat,” tegas Menteri Nusron dalam sambutan pembukaan.
Menurut Menteri Nusron, kehadiran LANDLAB menjadi angin segar bagi dunia pertanahan Indonesia.
Ia berharap, proyek ini menjadi fondasi kuat dalam mengakhiri praktik kebijakan jangka pendek yang tidak berkelanjutan.
LANDLAB diharapkan menghasilkan sistem pengambilan keputusan yang andal, terintegrasi, dan mampu
menjawab tantangan pembangunan lintas sektor dari hunian, infrastruktur, hingga kawasan strategis nasional.
“Dengan pendekatan data dan kolaborasi lintas kementerian, kita bisa mengelola tanah lebih cerdas, adil, dan
berpihak pada rakyat,” tambahnya.
Takeda Sachiko, Kepala JICA Indonesia, menyebut Indonesia memiliki keunggulan geografis dengan daratan lima kali lebih luas dari Jepang.
Menurutnya, potensi besar ini perlu dikelola dengan perencanaan matang, salah satunya melalui LANDLAB.
“Kami ingin membantu memperkuat tata kelola tanah di Indonesia, termasuk pengembangan berbasis TOD (Transit Oriented Development),” ujarnya.
Takeda juga menekankan pentingnya komunikasi dan sinergi antarlembaga selama proses implementasi, demi
memastikan hasil yang benar-benar berdampak.
Rapat perdana JCC ini turut melibatkan berbagai perwakilan dari kementerian/lembaga seperti Kemenko
Perekonomian, Kemenko Infrastruktur, Bappenas, Kemenhub, Kementerian PUPR, serta pemerintah daerah seperti Pemprov DKI Jakarta dan Kalimantan Timur.
Hadir pula perwakilan PT MRT Jakarta sebagai mitra strategis dalam pembangunan berbasis tata ruang modern.
Menteri Nusron juga didampingi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan, serta para pejabat tinggi
madya dan pratama Kementerian ATR/BPN.
Dengan LANDLAB sebagai titik awal, pemerintah menargetkan lahirnya kebijakan pertanahan yang tidak hanya
adaptif dan presisi, tapi juga mampu menjadi tulang punggung pembangunan berkelanjutan.
“Ini bukan sekadar proyek. Ini adalah transformasi cara kita mengelola tanah dari yang administratif ke strategis,
dari yang reaktif ke visioner,” pungkas Menteri Nusron.
