PALEMBANG – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar evaluasi kinerja Triwulan I tahun 2025.
Dalam agenda tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Suyus Windayana, memberikan penekanan penting: tingkatkan nilai SAKIP jika ingin tunjangan kinerja (tukin) lebih optimal.
“Kalau kita ingin tukin lebih dari 80%, salah satu syaratnya adalah nilai SAKIP yang bagus. Sekarang kita sudah
berada di predikat BB (Sangat Baik) dengan nilai 70,54, naik dari tahun sebelumnya yang sebesar 69,17.
Tapi kita masih punya ruang untuk naik lagi,” ungkap Suyus dalam paparannya di Kantor ATR/BPN, Senin (21/4/2025).
Selama tiga tahun terakhir, tren nilai SAKIP di kementerian ini terus naik, dengan rata-rata 69,56.
Menurut Suyus, peningkatan ini tak hanya soal insentif, tetapi juga mencerminkan keberhasilan Reformasi Birokrasi yang sesungguhnya.
Ia juga menyoroti sejumlah indikator strategis yang telah menunjukkan hasil membanggakan.
“Pendapatan per kapita penerima akses Reforma Agraria mencapai 114%, dan indikator kepastian serta
perlindungan hak atas tanah sudah tembus 100%. Ini jadi bukti bahwa kinerja kita mulai on the track,” jelasnya.
Namun, tantangan tetap ada. Salah satunya terkait ketimpangan penguasaan tanah, terutama di wilayah padat penduduk seperti Jawa dan Bali.
“Evaluasi kinerja tidak bisa di lihat sepotong-sepotong. Perlu rasionalisasi data dan pertimbangan demografis yang matang,” tambah Suyus.
Sejalan dengan hal itu, Inspektur Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, juga menekankan pentingnya membangun budaya akuntabilitas.
“Kita punya 566 satuan kerja. Semua harus dimonitor dan di evaluasi secara berkala. Baru kita bisa menjadi institusi yang lebih kredibel dan terpercaya,” ujarnya.
Menurut Dalu, evaluasi ini bukan hanya sekadar melihat angka, tapi juga menggali potensi perbaikan yang lebih strategis.
“Dari sini kita tahu mana yang perlu di perkuat dan bagaimana menyusun perencanaan ke depan yang lebih presisi,” katanya.
Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama, Andi Tenri Abeng, menyampaikan bahwa evaluasi
triwulan ini akan berlangsung dari 21 hingga 25 April 2025, melibatkan seluruh satuan kerja ATR/BPN di pusat maupun daerah.
Pembukaan evaluasi ini dihadiri secara langsung oleh sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, serta diikuti
secara daring oleh seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi dan jajaran.
