Sekretaris Daerah (Sekda) Sumatera Selatan (Sumsel) Edward Candra membuka rapat teknis/forum OPD Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang (PU BMTR) Sumsel, bertempat di Auditorium Bina Praja Pemprov Sumsel, Selasa (25/2/025) pagi.
Dalam sambutannya, Edward mengatakan kegiatan ini diselenggarakan bertujuan sebagai sinkronisasi program/kegiatan bidang kebinamargaan dan tata ruang Provinsi Sumsel tahun anggaran 2026.
Perencanaan, pembangunan dan penganggaran merupakan suatu kesatuan proses berkesinambungan yang saling melengkapi.
Di satu sisi, sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.
“Di sisi lain, sistem penganggaran mencerminkan ketersediaan pendanaan bagi pelaksanaan pembangunan yang harus terjaga kelangsungannya (sustainability) dan dilaksanakan secara berdaya dan berhasil guna. Untuk itu, pelaksanaan rapat teknis ini merupakan salah satu perwujudan dari sistem perencanaan dalam sinkronisasi program/kegiatan guna mewujudkan keselarasan program pembangunan tahun mendatang,” katanya.
Kebijakan nasional untuk Sumsel mengikuti visi Presiden dan Wakil Presiden periode 2025-2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.
Asta Cita sebagai misi Presiden dituangkan menjadi prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
“Kebijakan provinsi Sumsel mengacu juga kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) 2025-2045, dengan visi Sumsel tahun 2045 yaitu “Sumsel Maju, Terdepan dan Berkelanjutan (MAPAN)”. Kebijakan provinsi Sumsel saat ini berpedoman kepada visi dan misi Gubernur Sumsel tahun 2029-2045 yaitu “Sumsel Maju Terus Untuk Semua,” terang Edward.
Guna mewujudkan hal tersebut lanjut Edward, terdapat 7 misi pendukung. Adapun Dinas PU BMTR Sumsel yakni menunjang misi ke-4 “Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota dan Pelayanan Dasar yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan”.
Terdapat 12 program strategis Sumsel Maju Terus Untuk Semua, Dinas PU BMTR Sumsel menunjang program strategis pertama yaitu “Mewujudkan New Palembang Port Tanjung Carat” dan program ke-5 yakni “Infrastruktur Tuntas Merata”.
“Infrastruktur tersebut dilaksanakan antara lain dengan, mempertahankan Sumsel pada kategori jalan rusak terendah di Indonesia. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan jalan dalam wilayah dalam keadaan mantap. Melanjutkan pembangunan infrastruktur jalan kabupaten dan kota melalui Bangubsus,” ujar Edward.
Sedangkan arah kebijakan Sumsel mengacu pada RKPD tahun anggaran 2026 dengan tema pembangunan 2026 yaitu “Pemantapan Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan yang Berkelanjutan”.
Dinas PU BMTR Sumsel menunjang salah satu isu strategis RKPD 2026 yaitu infrastruktur wilayah dan infrastruktur dasar belum optimal serta prioritas daerah ke-4 yaitu “Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan”.
Oleh sebab itu, Dinas PU BMTR Sumsel sebagai OPD pendukung dalam pemerataan infrastruktur dasar dan penunjang konektivitas antar wilayah.
Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur sering dihadapi kendala teknis di lapangan, terutama permasalahan lahan di mana suatu kegiatan sudah teranggarkan sesuai dengan usulan kabupaten/kota tetapi ternyata permasalahan lahan belum selesai.
Selain itu, Readiness Criteria (RC) harus dilengkapi sebagai tahapan perencanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan. Hal ini menjadi hambatan bagi pemerintah provinsi dan pusat dalam melaksanakan kegiatan pembangunan.
“Untuk itu, melalui rapat teknis ini diharapkan kita bersama dapat mensinkronkan program/kegiatan dalam upaya mempersiapkan rencana kerja tahun anggaran 2026 agar program/kegiatan yang dianggarkan dapat berjalan dengan lancar dan telat sasaran. Pelaksanaan rapat teknis ini juga diharapkan mampu menampung usulan kegiatan dari kabupaten/kota tahun 2026 yang berkualitas guna pelaksanaan sistem perencanaan selanjutnya baik Musrenbang provinsi Sums maupun Musrenbang nasional”, tandasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Dinas PU BMTR Ridwan menjelaskan kegiatan rapat teknis ini sebagai sinkronisasi program ketataruangan tahun 2026. Bertujuan mewujudkan sinkronisasi program ketata ruangan baik nasional maupun tingkat provinsi.
“Peserta rapat berasal dari Bappeda kabupaten/kota, Dinas PU BMTR se-Sumsel dan para Kepala UPTD di lingkungan Dinas PU BMTR Sumsel. Selanjutnya hasil kesepakatan kegiatan ini akan menjadi bahan usulan OPD di tahun 2026 juga agar kabupaten/kota dapat mensinkronisasikan program sesuai arah kebijakan,” tandasnya.
