PALEMBANG– Komitmen pemerintah dalam menghadirkan pendidikan berkualitas untuk masyarakat kurang mampu terus di perkuat.
Salah satunya lewat pembangunan Sekolah Rakyat, program yang di gagas langsung oleh Presiden RI, Prabowo Subianto.
Untuk mendukung hal itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kini
tengah melakukan verifikasi status kepemilikan lahan dan kesesuaian tata ruang.
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menyampaikan bahwa verifikasi ini penting agar tidak ada tumpang
tindih kepemilikan maupun pemanfaatan lahan di kemudian hari.
“Kalau tanah sudah di sediakan oleh pemda, kami pastikan status kepemilikan dan kesesuaiannya dengan tata ruang.
Ini penting untuk kepastian hukum (land tenure),” ujar Menteri Nusron saat Rapat Koordinasi Tingkat Menteri
Sarana Prasarana dan Infrastruktur Jaringan Sekolah Rakyat, Selasa (20/5/2025), di Jakarta.
Dari total 367 usulan lahan, di ketahui sebanyak 115 lokasi masih belum berstatus clean and clear.
Saat ini, baru 35 lokasi yang di nyatakan layak.
Tantangan utama yang di temukan adalah banyaknya lahan yang termasuk dalam kawasan LP2B (Lahan Pertanian
dan Pangan Berkelanjutan), sehingga belum bisa dialihfungsikan.
“Dari 69 yang belum di setujui Kementerian PU, sebagian besar lahannya adalah sawah yang masuk LP2B,” terang Menteri Nusron.
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa program Sekolah Rakyat ini di rancang untuk membangun 200 unit sekolah, mulai dari tingkat SD hingga SMA.
Sekolah-sekolah ini akan menyasar anak-anak dari keluarga kurang mampu.
“Rapat Koordinasi ini jadi pijakan kita untuk melangkah bersama. Yang penting, kita terbuka terhadap masukan
dan bekerja sesuai aturan serta arahan Presiden,” tegas Menteri Sosial.
Rapat Koordinasi ini juga dihadiri oleh jajaran menteri dan kepala lembaga Kabinet Merah Putih.
Mendampingi Menteri ATR/BPN, hadir pula Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya,
serta Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah dan Ruang, Wartomo.
