JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid,
menerima audiensi Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Aminuddin Ma’ruf, bersama jajaran pejabat
tinggi perusahaan BUMN di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (30/4/2025).
Audiensi ini menjadi pertemuan ketiga yang di gelar sebagai bagian dari upaya sinergi antara Kementerian ATR/
BPN dengan Kementerian BUMN dalam pengelolaan aset strategis milik negara.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Nusron menyoroti empat isu penting yang menjadi fokus utama dalam
pengelolaan aset BUMN, yaitu aspek tata ruang, percepatan sertipikasi, kejelasan status aset, dan penyelesaian sengketa.
Keempat isu ini di nilai krusial dalam mendukung optimalisasi pemanfaatan aset negara secara legal, tertib, dan produktif.
“Kira-kira Bapak/Ibu ini kan hubungan dengan kami (ATR/BPN), saya rumuskan ada empat: pertama di mensi tata
ruang, yaitu urusan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), kedua butuh kecepatan sertipikasi, ketiga
butuh kejelasan aset yang biasanya tumpang tindih, dan keempat penyelesaian sengketa.
Silakan nanti dipaparkan, mana saja yang akan kita selesaikan dalam satu tahun ke depan,” ujar Menteri Nusron.
Ia menekankan, penyelesaian permasalahan aset BUMN tidak hanya menyangkut kepentingan internal
kementerian, tetapi juga berdampak luas bagi kepastian hukum, peningkatan nilai aset, serta mendukung percepatan pembangunan nasional.
Sementara itu, Wakil Menteri BUMN, Aminuddin Ma’ruf, menyampaikan apresiasinya kepada Kementerian ATR/BPN atas kemitraan yang terjalin baik selama ini.
Menurutnya, percepatan penyelesaian administrasi pertanahan menjadi salah satu langkah strategis untuk memaksimalkan potensi aset BUMN.
“Alhamdulillah, kita di kasih gelombang seperti ini, lebih cepat penanganannya.
Setidaknya ada 23 masalah atau isu, nanti saya minta teman-teman Direksi atau yang mewakili untuk
memaparkan, dan selanjutnya akan ditangani oleh PIC yang di tunjuk, supaya ada single support bagi teman-teman dalam berkomunikasi,” jelas Wamen Aminuddin.
Ia berharap, dengan adanya titik kontak yang jelas di kedua kementerian, koordinasi teknis antarinstansi akan
lebih efektif dan efisien, sehingga permasalahan yang selama ini menghambat optimalisasi aset BUMN dapat segera diselesaikan.
Menteri Nusron menegaskan, Kementerian ATR/BPN siap mendukung langkah-langkah strategis yang di perlukan,
termasuk memberikan fasilitas percepatan penyelesaian KKPR, sertipikasi, validasi aset, hingga mediasi sengketa.
Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo terkait penguatan tata kelola aset negara.
“Kami di ATR/BPN akan terus berkoordinasi dan membantu percepatan penyelesaian isu-isu ini.
Kami ingin semua bisa clear secara administrasi, clear secara hukum, sehingga aset negara bisa produktif, tidak
terbengkalai, dan memberi kontribusi nyata bagi perekonomian bangsa,” tegas Menteri Nusron.
Dalam audiensi ini, turut hadir sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian
ATR/BPN, jajaran Direksi BUMN, serta perwakilan dari berbagai perusahaan BUMN strategis yang terlibat dalam pengelolaan aset negara.
Pertemuan ini di akhiri dengan kesepakatan untuk membentuk tim koordinasi teknis yang akan menindaklanjuti
pembahasan isu-isu prioritas tersebut, dengan target penyelesaian jangka pendek dan jangka menengah dalam satu tahun ke depan.
