PALEMBANG – Dalam ajang bergengsi Asia Land Forum 2025 yang di gelar di Mercure Jakarta Batavia, Direktur
Jenderal (Dirjen) Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN),
Yulia Jaya Nirmawati, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektoral sebagai kunci sukses pelaksanaan Reforma Agraria di Indonesia.
“Reforma Agraria ini bukan hanya tanggung jawab ATR/BPN semata.
Di perlukan sinergi dan kolaborasi yang kuat antar kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah.
Semua stakeholder terkait harus bekerja sama, bukan hanya sekadar sama-sama bekerja,” tegas Yulia dalam sesi Panel Diskusi yang dihadiri berbagai pemangku kepentingan.
Lebih lanjut, Yulia menyoroti tantangan besar dalam implementasi Reforma Agraria, yaitu masih adanya ego
sektoral antar instansi yang menghambat harmonisasi kebijakan.
Menurutnya, tanpa koordinasi yang baik, tumpang tindih pengelolaan lahan akan terus terjadi, merugikan masyarakat yang berhak mendapatkan akses tanah yang berkeadilan.
Ia juga menekankan bahwa keberhasilan Reforma Agraria sangat bergantung pada koordinasi antara pemerintah
pusat dan daerah, serta dengan organisasi masyarakat sipil (CSO), akademisi, dan aparat penegak hukum.
“Kita perlu menyelaraskan kebijakan dan regulasi agar dapat menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat,” tambahnya.
Reforma Agraria bukan sekadar redistribusi tanah, tetapi juga harus memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Yulia menegaskan bahwa keterlibatan semua pihak sangat penting untuk memastikan manfaatnya di rasakan langsung oleh masyarakat, khususnya petani dan kelompok rentan lainnya.
“Permasalahan kepemilikan lahan yang terbatas masih menjadi penghambat utama dalam meningkatkan kesejahteraan petani.
Padahal, sektor pertanian merupakan penyumbang terbesar dalam penyerapan tenaga kerja dan perekonomian nasional,” ungkapnya.
Diskusi panel ini turut menghadirkan tokoh-tokoh penting, seperti Kepala Badan Percepatan Pengentasan
Kemiskinan, Budiman Sudjatmiko; Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria, Dewi Kartika; serta
perwakilan dari berbagai kementerian, lembaga, dan akademisi. Selain itu, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Ditjen Penataan Agraria turut hadir mendampingi Yulia.
Asia Land Forum 2025 menjadi momentum penting bagi Indonesia dalam menunjukkan komitmennya terhadap kebijakan pertanahan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Melalui kolaborasi lintas sektoral, di harapkan Reforma Agraria dapat berjalan lebih efektif, memberikan manfaat luas bagi masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif
