PALEMBANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang mulai memetakan potensi lahan produktif maupun lahan menganggur (tidur) di seluruh kelurahan sebagai langkah strategis untuk memperkuat perekonomian berbasis masyarakat sekaligus menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Pemanfaatan Lahan di Setiap Kelurahan untuk Potensi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat yang dipimpin Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Palembang, Isnaini Madani, di Ruang Rapat Musi Bapperinda Palembang, Kamis (30/7/2026).
Dalam rapat tersebut, Pemkot Palembang menginstruksikan seluruh camat dan lurah untuk segera menginventarisasi seluruh potensi lahan yang dapat dikembangkan menjadi kegiatan ekonomi produktif bagi masyarakat.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Palembang, Isnaini Madani, mengatakan pendataan ini merupakan langkah awal untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan yang selama ini belum memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat.
“Kami meminta seluruh camat dan lurah menginventarisasi potensi lahan di wilayah masing-masing, baik lahan milik pemerintah maupun lahan yang belum dimanfaatkan secara optimal. Potensi tersebut nantinya akan menjadi dasar penyusunan program pemberdayaan ekonomi masyarakat,” ujar Isnaini.
Ia menjelaskan, pemerintah memberikan waktu selama dua minggu kepada seluruh kecamatan dan kelurahan untuk menyusun serta menyampaikan laporan kepada Bagian Perekonomian Setda Kota Palembang.
Laporan tersebut harus disusun dalam bentuk tabel yang memuat lokasi lahan, potensi pengembangan, hingga kebutuhan dukungan maupun kebijakan dari Pemerintah Kota Palembang.
“Setiap usulan harus disampaikan secara terstruktur agar memudahkan proses verifikasi. Nantinya seluruh data akan dievaluasi dan diseleksi untuk menentukan lokasi yang benar-benar layak dikembangkan sebagai kawasan ekonomi produktif,” katanya.
Menurut Isnaini, proses verifikasi menjadi tahapan penting agar program yang dijalankan benar-benar tepat sasaran dan memiliki peluang keberhasilan yang tinggi.
Selain melakukan pendataan aset pemerintah, Pemkot Palembang juga mendorong camat dan lurah membangun komunikasi dengan pemilik lahan pribadi yang selama ini belum dimanfaatkan.
“Kami berharap camat dan lurah dapat menjadi fasilitator untuk membangun komunikasi dengan pemilik lahan, sehingga dapat ditemukan pola kerja sama yang saling menguntungkan dalam pemanfaatan lahan bagi kegiatan ekonomi masyarakat,” ungkapnya.
Melalui program pendataan dan integrasi pemanfaatan lahan, Pemkot Palembang berharap keberadaan lahan non-produktif dapat dioptimalkan menjadi aset yang bernilai ekonomi.
