PALEMBANG – Wali Kota Palembang Ratu Dewa, tampak berang saat memimpin rapat koordinasi antisipasi genangan menghadapi musim hujan.
Pasalnya, rapat di Dinas PUPR, Rabu (16/9/2026) yang membahas kesiapan penanganan banjir, itu justru dihadiri staf PPPK sebagai perwakilan salah satu organisasi perangkat daerah (OPD).
Ratu Dewa, melakukan pemeriksaan mendadak dalam rapat koordinasi penanganan banjir bersama jajaran instansi terkait untuk menghadapi kedatangan musim penghujan.
Langkah ini dilakukan guna memastikan kesiapan infrastruktur kota sebelum memasuki puncak musim hujan pada Oktober mendatang.
“Sebenarnya hari ini yang memimpin rapat adalah Pak Asisten, tetapi saya mendadak mau cek langsung karena ini saya anggap cukup vital, apalagi di bulan 10 kita akan memasuki musim penghujan,” ujar Ratu Dewa usai memimpin rapat penanganan banjir.
Dalam peninjauan tersebut, Pemkot Palembang memfokuskan perhatian pada pola pemetaan dan pemeriksaan ulang (check and recheck) di titik-titik rawan genangan.
“Kita fokus konsentrasi dulu pada 12 titik genangan air yang ada di jalan-jalan protokol, walaupun di samping itu ada 28 titik lainnya. Saya ingin memetakan betul penanganan jangka pendek, menengah, dan panjangnya seperti apa,” jelasnya.
Beberapa lokasi protokol yang menjadi perhatian utama antara lain kawasan Jalan Angkatan 45, depan Damri, Jalan A. Rivai, depan Khadijah, depan DA, Asrama Haji, Kembang Iwak, SMK 2, Jalan Mayor Salim Batubara, hingga Dharma Agung.
Ratu Dewa memaparkan sejumlah kendala utama di lapangan, seperti kondisi jalan nasional yang amblas, cross drain terputus, hingga penyempitan saluran drainase.
Untuk mengantisipasi genangan air di titik-titik krusial, pemerintah akan menyiagakan pompa portabel serta berkoordinasi dengan Balai Sungai dan Balai Jalan Nasional. Selain itu, partisipasi aktif warga juga dinilai sangat penting.
“Masalah sampah ini tidak bisa hanya mengandalkan petugas PU saja. Saya minta camat dan lurah menggerakkan warga, gotong royong harus digalakkan agar saluran di 114 anak sungai bisa kita atasi bersama,” tegasnya.
Di tengah pembahasan strategis mengenai ancaman banjir tersebut, suasana rapat sempat memanas. Suasana tegang terjadi ketika Wali Kota berang dan usir peserta rapat yang tidak kompeten dalam menguasai data teknis wilayahnya.
Kekecewaan Ratu Dewa semakin memuncak saat mengetahui ada jajaran pejabat dinas yang tidak hadir secara langsung dan hanya mengutus perwakilan yang dianggap tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan.
Wali Kota berang, usir peserta rapat diwakili staf PPPK yang dikirim untuk menggantikan kepala dinasnya.
Langkah tegas ini diambil Ratu Dewa untuk menunjukkan bahwa penanganan fasilitas publik dan keselamatan warga Kota Palembang dalam menghadapi ancaman banjir adalah urusan serius yang membutuhkan komitmen penuh dari seluruh pimpinan OPD.
