PALEMBANG – Pelaksanaan cabang olahraga (cabor) pencak silat pada Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menuai sorotan.
Sejumlah peserta dan pendamping atlet menuding adanya dugaan ketidakprofesionalan wasit dan juri saat pertandingan yang digelar di Padepokan Pencak Silat Sematang Borang, Sekretariat Pelatda IPSI Sumsel, Selasa (30/6/2026).
Ketua IPSI Kota Prabumulih, Dahlawi, mengatakan pihaknya menerima banyak keluhan dari orang tua atlet maupun ofisial terkait proses penilaian, khususnya pada nomor Jurus Seni Tunggal Baku.
“Yang menjadi perhatian kami adalah penilaian juri. Ada dugaan wasit dan juri saling melirik, memberi kode, bahkan terkesan saling mencontoh saat memberikan nilai. Hal seperti ini tentu menimbulkan pertanyaan dan mengurangi kepercayaan terhadap hasil pertandingan,” kata Dahlawi, Rabu (1/7/2026).
Menurut dia, kejanggalan juga sempat muncul saat Technical Meeting (TM). Saat itu, kata Dahlawi, terdapat usulan yg dinilai tidak sesuai dengan pedoman petunjuk teknis (juknis) pertandingan.
“Ada oknum panitia yang berkeinginan mengubah ketentuan yang sudah diatur dalam juknis. Dia meminta agar Kelas tanding fighter diprioritaskan maju ke nasional. Sedangkan di pedoman juknis disebutkan wajib seni emas yang lanjut ke nasional,” ujarnya.
Dahlawi mengungkapkan, namun usulan bisa dibatalkan setelah mendapat protes dari kontingen lain.
Selain itu juga, ia menilai sistem penilaian manual yang masih digunakan membuka peluang terjadinya kesalahan maupun dugaan manipulasi nilai.
“Seharusnya penilaian sudah menggunakan sistem digital scoring. Dengan sistem digital, nilai bisa ditampilkan secara terbuka dan jika ada keberatan dapat dilakukan peninjauan ulang. Kalau masih manual, tentu lebih rentan menimbulkan polemik,” katanya.
Tak hanya soal penilaian, Dahlawi juga mengkritik fasilitas lokasi pertandingan. Menurutnya, padepokan yang digunakan belum memadai untuk menggelar kejuaraan tingkat provinsi.
“Area parkir terbatas dan akses menuju lokasi juga cukup sulit. Dengan anggaran kegiatan yang cukup besar, seharusnya pertandingan dapat digelar di venue yang lebih representatif,” ujarnya.
Ia menambahkan, banyak orang tua atlet yang merasa kecewa terhadap hasil pertandingan karena penampilan atlet yang dinilai baik oleh penonton justru memperoleh nilai rendah dari dewan juri.
“Dinas pendidikan provinsi harus melakukan inspeksi dan evaluasi menyeluruh, mengingat kegiatan ini cukup menguras banyak anggaran di dinas pendidikan. Baik itu fasitlitas maupun sistem pertandingan, profesionalisme wasit dan juri, serta penggunaan teknologi penilaian agar ke depan pelaksanaan O2SN dilakasanakan di tempat yg layak dilaksanakan secara tranparan dan berkeadilan,” tegasnya.
