PALEMBANG — Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Dr. H. Herman Deru menegaskan pentingnya sinergi seluruh jajaran pemerintah daerah dalam menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Penegasan tersebut disampaikannya saat Launching Sensus Ekonomi 2026 yang dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi (Rakor) Camat se-Sumatera Selatan di Griya Agung Palembang, Selasa (12/5/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Gubernur Sumsel H. Cik Ujang, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta bupati dan wali kota se-Sumsel.
Dalam sambutannya, Herman Deru mengatakan pelaksanaan sensus ekonomi memiliki arti penting sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan di masa mendatang.
Karena itu, ia meminta seluruh jajaran pemerintah daerah, khususnya para camat hingga kepala desa, turut mengawal suksesnya sensus tersebut.
“Alhamdulillah, pada kesempatan baik ini kita dapat melaksanakan rakor camat dan launching sensus ekonomi. Era saat ini merupakan era yang sangat berbeda, sehingga persepsi kita harus sama agar langkah kita juga sama, dengan fokus untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Herman Deru.
Menurutnya, camat memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pemerintahan di wilayah masing-masing.
Camat bukan hanya perpanjangan tangan kepala daerah, tetapi juga pengawal pembangunan dan pemimpin masyarakat di tingkat kecamatan.
“Camat sebagai ujung tombak negara memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Hasil sensus nanti akan menjadi navigasi dalam menentukan arah kebijakan para pengambil keputusan,” katanya.
Herman Deru juga menegaskan pentingnya keterbukaan masyarakat dalam memberikan data yang akurat.
Sebab, Sensus Ekonomi 2026 merupakan sensus terintegrasi yang akan menggambarkan kondisi nyata di lapangan, termasuk dinamika penduduk dan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Tanpa data yang benar, para pengambil kebijakan tidak bisa mengambil keputusan dengan benar. Karena itu, saya mengajak seluruh pemimpin daerah menjadikan data BPS sebagai navigasi utama dalam menentukan kebijakan,” tegasnya.
Ia meminta para camat segera memberikan pemahaman kepada kepala desa dan lurah mengenai pentingnya sensus ekonomi agar data yang dihasilkan benar-benar valid dan akurat.
“Kita ingin data ini menjadi seperti Google Maps yang menuntun arah kebijakan pemerintah di tahun-tahun mendatang. Data tidak bisa diambil dengan feeling, semuanya harus berbasis data yang akurat,” tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel yang juga Ketua Tim Terpadu Sensus Ekonomi, Edward Candra, mengatakan pelaksanaan sensus ekonomi merupakan hasil kolaborasi antara Pemprov Sumsel dengan pemerintah kabupaten/kota se-Sumsel.
Menurut Edward, salah satu langkah penting dalam menyukseskan sensus ekonomi adalah pembentukan Tim Terpadu yang telah disahkan langsung oleh Gubernur Sumsel.
“Tim Terpadu sudah terbentuk dan akan mulai bekerja hari ini,” ujarnya.
Ia menjelaskan, berdasarkan arahan Menteri Dalam Negeri, pemerintah daerah diminta mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Dalam pelaksanaannya, kepala desa dan lurah menjadi garda terdepan dalam pengumpulan data di lapangan.
“Di Sumsel terdapat 3.259 desa dan kelurahan yang akan dikoordinasikan oleh 241 camat se-Sumsel. Diharapkan terbangun sinergi, komitmen, dan dukungan penuh dari pemerintah daerah serta partisipasi masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Moh. Edy Mahmud, menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Sumsel, khususnya Gubernur Herman Deru, atas dukungan besar terhadap pelaksanaan sensus ekonomi.
Menurutnya, pembentukan Tim Terpadu Sensus Ekonomi di Sumsel menjadi langkah luar biasa dan dapat menjadi role model bagi provinsi lain di Indonesia.
“Launching Tim Terpadu Sensus Ekonomi ini luar biasa, karena belum ada provinsi lain yang membentuk seperti ini. Terima kasih kepada Gubernur Sumsel atas inisiatif yang sangat baik,” ujarnya.
Ia menilai Sumsel memiliki potensi besar untuk berkembang lebih maju, terlebih sebagai daerah lumbung pangan dan lumbung energi nasional.
“Sensus ekonomi ini milik kita bersama, sehingga perlu kolaborasi seluruh stakeholder. Kami berharap BPS kabupaten/kota terus berkoordinasi dengan kepala daerah,” tandasnya.
