PALEMBANG – Pemerintah Kota Palembang menggelar Sosialisasi Pengoptimalan Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Kelurahan se-Kota Palembang, di Ruang Rapat Setda Pemkot Palembang, Rabu (18/2/2026).
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh camat dan lurah se-Kota Palembang, serta Koordinator Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum Sumsel, Asnedi, yang mewakili Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum (Kemkum) Sumatera Selatan (Sumsel), Maju Amintas Siburian.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Palembang, M.Ichsanul Akmal, menyampaikan tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk mempromosikan dan memposisikan Posbakum sebagai pusat informasi hukum di tingkat Kelurahan.
Selain itu, sosialisasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan kerja sama dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk memperluas akses keadilan.
“Semua itu dilakukan agar masyarakat, khususnya kelompok rentan yang kurang mampu, dapat memperoleh layanan hukum gratis secara mudah,” kata M.Ichsanul Akmal dalam sambutannya mewakili Wali Kota Palembang.
Ruang lingkup optimalisasi layanan Posbakum kota Palembang meliputi pendampingan dalam pembinaan bantuan hukum, pertimbangan hukum, pemberian bantuan hukum, serta peningkatan hukum lain dalam penanganan masalah hukum, khususnya untuk masyarakat tidak mampu di kota Palembang.
“Sosialisasi ini juga sekaligus sarana monitoring terkait pelaksanaan layanan bantuan hukum, serta memastikan para lurah dan para legal. Dan Posbakum ini akan memberikan layanan dengan baik,” ujarnya.
Koordinator Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum Sumsel, Asnedi, menjelaskan bahwa akses terhadap keadilan merupakan hak setiap warga negara.
“Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa layanan hukum dapat diakses seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat yang berada di tingkat kelurahan,” jelasnya.
“Pos bantuan hukum hadir sebagai garda terdepan dalam pelayanan hukum yang mudah dijangkau,” tutupnya.
