PALEMBANG – Pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) hingga 39 persen tak menyurutkan semangat Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru untuk menjaga laju pembangunan di Bumi Sriwijaya.
Dalam Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah (Rakor Pemda) di Griya Agung, Senin (6/10/2025), Herman Deru menegaskan bahwa pemerintah daerah harus segera beradaptasi dengan langkah-langkah strategis demi menjaga stabilitas fiskal dan pembangunan daerah.
Rakor yang mengangkat tema “Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka Percepatan Pelaksanaan Program Prioritas Presiden Republik Indonesia” ini dihadiri oleh para Bupati dan Wali Kota se-Sumsel, baik secara langsung maupun melalui perwakilan.
Forum tersebut menjadi ajang penting membahas strategi adaptif daerah menghadapi situasi fiskal nasional yang menantang.
Menurut laporan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Sumsel, Rahmadi Murwanto, alokasi TKD tahun 2026 untuk Sumsel mengalami penurunan hingga 39,38 persen.
Komponen Dana Bagi Hasil (DBH) bahkan terpangkas hingga 71,7 persen, sementara Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik anjlok 83,6 persen.
Hanya DAK Nonfisik yang mengalami sedikit peningkatan sebesar 2,6 persen.
Menanggapi hal ini, Gubernur Herman Deru mengingatkan seluruh kepala daerah agar tidak menjadikan pemangkasan ini sebagai alasan terhentinya pembangunan.
Ia menekankan perlunya sinergi, inovasi, dan efisiensi agar program-program prioritas tetap berjalan.
“Pembangunan kita tidak boleh stuck, tidak boleh stagnasi. Kita harus tetap bergerak dengan solusi cerdas dan kolaboratif,” tegasnya.
Ia menegaskan bahwa salah satu kunci utama untuk menjaga keberlangsungan pembangunan adalah dengan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pemerintah daerah harus aktif mencari sumber pendapatan baru, termasuk dari sektor-sektor pajak yang belum tergarap maksimal.
Herman Deru menyebutkan, dari sekitar empat juta kendaraan terdaftar di Sumsel, hanya sekitar satu juta yang membayar pajak.
“Kita harus tahu apa penyebab masyarakat tidak membayar pajak kendaraan mereka. Ini soal kesadaran dan rasa memiliki terhadap pembangunan,” ujarnya.
Selain sektor pajak, Gubernur juga menyoroti pentingnya peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai mesin penggerak ekonomi.
Ia meminta agar BUMD di seluruh kabupaten/kota mampu menjadi perusahaan yang produktif dan berkontribusi terhadap pendapatan daerah.
Tak hanya soal penerimaan, Gubernur juga menekankan pentingnya pengawasan dan pencegahan kebocoran anggaran.
Ia meminta Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat, BPKP, dan BPK bersinergi melakukan deteksi dini agar setiap rupiah anggaran digunakan tepat sasaran.
Sementara itu, Rahmadi Murwanto dari DJPb Sumsel menegaskan bahwa meski terjadi pemangkasan, pemerintah daerah tetap dapat mengajukan pembiayaan pembangunan fisik seperti sekolah, irigasi, dan jalan langsung ke Kementerian/Lembaga di pusat melalui strategi “jemput bola”.
“Kita harus proaktif, menyiapkan data, dan memperjuangkan kebutuhan daerah agar tetap mendapat dukungan pusat,” ujarnya.
Rakor ini menjadi momentum penting bagi seluruh kepala daerah di Sumsel untuk memperkuat koordinasi fiskal dan memastikan pembangunan tetap bergerak meski di tengah tekanan anggaran.
