JAKARATA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengeluarkan
peringatan kepada masyarakat luas terkait maraknya situs web palsu yang mengatasnamakan satuan kerja
(Satker) di lingkungan kementerian tersebut. Pemalsuan ini di anggap membahayakan, karena berpotensi menyesatkan masyarakat dan menciptakan risiko penyalahgunaan informasi.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Harison Mocodompis, menegaskan
bahwa masyarakat harus lebih selektif dalam mengakses informasi mengenai pertanahan dan tata ruang.
Ia mengimbau masyarakat agar hanya mencari informasi melalui kanal resmi milik kementerian.
“Terkait kebutuhan informasi pertanahan dan tata ruang, pastikan hanya melalui portal resmi kami di
www.atrbpn.go.id serta hotline 0811-1068-0000,” ujarnya dalam pernyataan resmi pada Rabu, 11 Juni 2025.
Menurut Harison, pihaknya telah menerima beberapa laporan dari masyarakat terkait adanya website palsu yang
menyamar sebagai situs resmi Satker ATR/BPN di sejumlah daerah.
Website-website tersebut, lanjutnya, tampak sangat mirip dengan situs asli—baik dari segi desain tampilan
maupun isi kontennya—sehingga sangat mudah mengecoh masyarakat yang tidak jeli.
“Kami menemukan homepage website palsu yang secara tampilan hampir tidak bisa dibedakan dengan yang asli.
Oleh karena itu, selalu perhatikan domain situs yang di gunakan.
Situs resmi kami selalu menggunakan domain ‘.go.id’, bukan ‘.com’ atau ‘.id’,” tegas Harison.
Lebih lanjut, Harison menyebutkan bahwa hingga siang ini, setidaknya ada 12 website palsu yang telah teridentifikasi menyerupai portal Satker Kementerian ATR/BPN.
Pihak kementerian telah melakukan langkah cepat dengan berkoordinasi secara internal dan eksternal, termasuk
dengan instansi terkait untuk menindak dan menurunkan situs-situs palsu tersebut.
“Kami berharap proses pemblokiran terhadap website-website palsu ini bisa segera dilakukan.
Kami juga akan terus melakukan pemantauan dan verifikasi secara berkala untuk mencegah kejadian serupa,” ujarnya.
Kementerian ATR/BPN juga mendorong masyarakat untuk tidak ragu melaporkan situs mencurigakan yang mengatasnamakan kementerian atau Satker di daerah.
Harison menyebut, pelaporan masyarakat merupakan bentuk partisipasi penting dalam menjaga integritas informasi publik.
Ia menekankan bahwa akses terhadap informasi pertanahan dan tata ruang sangat krusial, terutama dalam proses legalitas, sertifikasi, dan pemanfaatan lahan.
Karena itu, setiap informasi yang salah atau menyesatkan bisa berdampak pada proses hukum dan kepastian kepemilikan tanah.
Kementerian mengingatkan bahwa semua Satker Kementerian ATR/BPN yang resmi memiliki kanal informasi yang terdaftar di bawah domain pemerintah.
Jika masyarakat menemukan situs yang meragukan atau mengandung informasi yang tidak biasa, mereka
diminta untuk tidak melakukan transaksi atau memberikan data pribadi apapun sebelum memastikan kebenarannya melalui saluran resmi.
