PALEMBANG – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid,
melakukan kunjungan kerja ke Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Rabu (7/5/2025).
Dalam agenda tersebut, Nusron memberikan pembinaan kepada seluruh Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) dan
Kepala Subbagian Tata Usaha se-Provinsi Sumut.
Dalam arahannya, Nusron menegaskan bahwa penataan pegawai dan integritas menjadi kunci utama untuk
menciptakan layanan pertanahan yang optimal bagi masyarakat.
“Saya ingin menekankan pentingnya integritas. Kita bisa punya sistem kerja yang canggih, prosedur lengkap, dan sumber daya memadai.
Tapi kalau integritas tidak di jaga, semuanya bisa runtuh,” tegas Nusron.
Kunjungan ini sekaligus menjadi momen penting untuk mendorong Kantor Wilayah BPN Sumut dalam meningkatkan kualitas layanan publik.
Nusron mendorong agar inovasi pelayanan muncul dari tingkat bawah, sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
Kepala Kanwil BPN Provinsi Sumut, Sri Pranoto, menyampaikan komitmen jajarannya untuk terus berbenah.
“Ini komitmen kami, Pak Menteri. Kami ingin meningkatkan pola kerja dan mengubah pola layanan agar semakin diterima baik oleh masyarakat,” ujarnya.
Selain soal integritas, Nusron juga mengingatkan perlunya kerja sama antarpegawai dan pemimpin satuan kerja.
Menurutnya, keberhasilan transformasi layanan tidak hanya bergantung pada kebijakan pusat, tetapi juga pada eksekusi di lapangan.
Acara pembinaan di Kanwil BPN Sumut ini turut di hadiri oleh sejumlah pejabat penting, di antaranya Plt. Direktur
Jenderal Tata Ruang Reny Windyawati, Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Virgo Eresta Jaya,
Kepala Biro Humas Harison Mocodompis, serta Tenaga Ahli Menteri Bidang Bantuan Hukum dan Litigasi M. Robi Rismansyah.
Di akhir arahannya, Nusron kembali mengingatkan bahwa ATR/BPN tidak hanya mengurus tanah dan ruang, tetapi juga menjaga kepercayaan masyarakat.
Karena itu, perubahan pola layanan dan peningkatan integritas menjadi bagian penting dari reformasi birokrasi yang sedang di jalankan kementerian.
