PALEMBANG – Pemerintah kembali menegaskan komitmennya dalam melindungi hak masyarakat adat.
Hal ini di sampaikan langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/
BPN), Nusron Wahid, saat membuka Sosialisasi Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat di Auditorium Universitas Negeri Padang, Senin (28/4/2025).
“Kami datang bukan untuk mengambil, tapi untuk melindungi. Negara hadir mengakui dan menjaga hak-hak masyarakat hukum adat.
Caranya? Dengan di data, di daftarkan, supaya jelas dan tidak mudah di ganggu pihak luar,” tegas Menteri Nusron.
Menurutnya, pencatatan tanah ulayat sangat penting untuk menghindari konflik agraria, terutama dari klaim pihak luar, termasuk korporasi besar.
“Kalau ada yang mengaku-ngaku, tinggal tunjukkan data sah milik adat. Negara sudah akui itu,” lanjutnya.
Acara ini dihadiri beragam pihak, mulai dari pemerintah daerah, lembaga adat, Kerapatan Adat Nagari (KAN),
bundo kanduang, akademisi, Forkopimda Sumbar, hingga masyarakat sipil.
Hadir pula Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade dan Anggota Komisi II DPR RI Rahmat Saleh, yang ikut mendukung langkah pemerintah.
Menteri Nusron menambahkan, hingga April 2025, Indonesia sudah mencatat lebih dari 121 juta bidang tanah, dengan 95 juta di antaranya sudah bersertipikat.
Khusus untuk tanah ulayat di Sumbar, terdapat potensi sekitar 300 ribu hektare, tersebar dalam 475 bidang.
Sebagai bukti nyata pengakuan negara, Menteri Nusron menyerahkan 1 Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) tanah
ulayat seluas 21.933 meter persegi kepada KAN V Koto Air Pampan/Niniak Mamak Koto Pauh, Kota Pariaman.
Tak hanya itu, di serahkan juga 5 Sertipikat Hak Pakai di atas HPL untuk perorangan dan 5 sertipikat wakaf – semuanya dalam bentuk sertipikat elektronik.
“Kami mohon dukungan dari warga Sumatera Barat. Ini bukan semata urusan pemerintah, tapi demi masa depan tanah adat dan generasi mendatang,” tutupnya.
Menteri Nusron di dampingi oleh jajaran Kementerian ATR/BPN, termasuk Irjen Dalu Agung Darmawan, Staf
Khusus Rezka Oktoberia, Kepala Biro Humas Harison Mocodompis, Direktur Iskandar Syah, serta Kakanwil BPN Sumbar Teddi Guspriadi.
