PALEMBANG– Di tengah ketatnya efisiensi anggaran, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) justru tampil tancap gas.
Dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI, Senin (21/04/2025), Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid,
mengumumkan bahwa pihaknya telah berhasil menyerap anggaran sebesar 33,75% dari total pagu efektif yang mencapai Rp4,44 triliun.
“Per hari ini, kami sudah menyerap Rp1,49 triliun atau 33,75%. Untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP),
kami mencatat Rp0,88 triliun atau sekitar 27,4%,” ujar Menteri Nusron dengan nada optimis di Ruang Rapat Komisi II DPR RI.
Tak hanya urusan anggaran, Nusron juga membeberkan capaian program kerja yang terbilang impresif.
Hingga minggu kedua April 2025, sebanyak 121,64 juta bidang tanah atau 94,4% telah terdaftar dari target 126 juta bidang.
Tak kalah penting, pendaftaran tanah wakaf dan rumah ibadah juga menjadi fokus.
“Sudah ada 267.994 bidang tanah wakaf dan 8.226 bidang rumah ibadah yang bersertifikat,” ungkapnya.
Langkah ATR/BPN pun tak hanya soal administrasi.
Kementerian ini juga tengah menggandeng Bank Dunia dalam proyek ambisius Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASP).
Proyek berdurasi lima tahun ini mengusung dana pinjaman sebesar USD 653 juta dan bertujuan memperkuat sistem pertanahan dan penataan ruang yang adaptif terhadap perubahan iklim.
“Ini kerja kolaboratif dengan Kemendagri dan Badan Informasi Geospasial.
Kami menyusun RDTR untuk seluruh Indonesia, memperkuat pengelolaan tanah ulayat, mempercepat PTSL, dan
menyelesaikan tumpang tindih lahan seperti kawasan hutan, transmigrasi, dan APL,” terang Nusron.
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, turut memberikan acungan jempol.
Ia mengapresiasi langkah ATR/BPN, khususnya dalam penyelesaian isu-isu panas seperti SHGB di atas laut dan ketegasan terhadap HGU ilegal.
“Dari RDP terakhir, kita tahu ada sekitar 194 badan hukum yang kebun sawitnya ternyata belum punya HGU. Ini sedang dikawal dan ditindak.
Bahkan aduan-aduan masyarakat soal pertanahan pun sedang ditelaah dan akan dipublikasikan progresnya,” tegas Rifqi.
Rapat ini juga dihadiri Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan serta jajaran pejabat tinggi lainnya.
Dengan capaian awal tahun yang menjanjikan, tampaknya ATR/BPN siap berlari kencang menuju reformasi agraria yang lebih inklusif, tertata, dan berkelanjutan.
