PALEMBANG – Pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menggelar rapat koordinasi guna menuntaskan masalah banjir di kawasan Bekasi dan Bogor.
Dalam rapat yang berlangsung di Kementerian Pekerjaan Umum (PU) pada Senin (17/03/2025), di sepakati
sejumlah langkah strategis, termasuk penertiban badan dan sempadan sungai, revitalisasi situ, serta perbaikan sistem irigasi.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan
pentingnya penertiban sempadan sungai demi kelancaran aliran air dan mencegah penyempitan sungai akibat bangunan liar.
“Semua badan dan sempadan sungai harus bersih! Jika ada bangunan dengan alas hak, akan di selesaikan melalui Pengadaan Tanah dengan ganti rugi yang sesuai.
Namun, bagi bangunan tanpa alas hak, pendekatan manusiawi dan mekanisme hukum yang adil akan di tempuh,” ujar Nusron Wahid.
Selain itu, pemerintah juga berkomitmen untuk merevitalisasi 32 situ yang telah hilang di wilayah Bekasi dan Bogor.
Langkah ini bertujuan mengembalikan fungsi alami situ sebagai kawasan resapan air guna menekan risiko banjir yang semakin parah.
“Kunci utama dalam proyek ini adalah Pengadaan Tanah. Penetapan lokasi (Penlok) diharapkan rampung pada pertengahan April, di susul dengan Pengadaan Tanah yang ditargetkan selesai akhir Mei.
Jika semua berjalan sesuai rencana, pembangunan fisik bisa di mulai pada bulan Juni,” jelas Nusron.
Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti, menambahkan bahwa langkah serupa juga diterapkan di DKI Jakarta untuk menanggulangi banjir lintas wilayah.
“Ini rapat koordinasi kedua setelah sebelumnya dengan Pemprov DKI Jakarta.
Kami akan terus melakukan koordinasi agar penanganan banjir di Jabodetabek berjalan maksimal dan kawasan terdampak dapat segera di benahi,” katanya.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan komitmennya dalam percepatan program ini.
“Kami siap bergerak cepat menyiapkan kerangka acuan dan memastikan Penlok segera di tetapkan,” ucapnya.
Rapat ini turut di hadiri oleh sejumlah pejabat tinggi Kementerian ATR/BPN dan PU, serta para wali kota dan bupati di wilayah terdampak.
Dengan langkah-langkah konkret yang di sepakati, diharapkan upaya penanggulangan banjir di Jawa Barat dapat lebih efektif dan berkelanjutan.
