PALEMBANG – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen
ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam upaya Reforma Agraria demi masa depan yang berkelanjutan dan adil.
Pernyataan ini di sampaikannya dalam pidato kunci pada Asia Land Forum 2025 yang di gelar di Mercure Jakarta
Batavia dengan tema “Securing Land Rights for a Sustainable and Equitable Future”.
“Tanah adalah sumber daya yang terbatas, dan kenyataan ini sangat kontras dengan jumlah populasi yang terus
berkembang serta meningkatnya permintaan akan tanah untuk berbagai keperluan,” ujar Wamen Ossy.
Ia menyoroti tantangan yang di hadapi Indonesia dalam pengelolaan tanah yang adil dan merata, mengingat dari
luas tanah sekitar 190 juta hektare, 120 juta hektare berupa kawasan hutan, dan 70 juta hektare berada di bawah kewenangan kementeriannya.
Saat ini, sekitar 56 juta hektare atau 80 persen dari tanah tersebut telah terdaftar dan tersertifikasi. Namun,
pemerintah masih menghadapi tantangan besar seperti ketimpangan kepemilikan tanah, tumpang tindih pengelolaan, serta konflik agraria.
“Isu-isu ini memerlukan penyelesaian yang mendesak dengan dukungan berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi masyarakat sipil,” tambahnya.
Sebagai langkah konkret, pemerintah terus menggalakkan Kebijakan Satu Peta yang bertujuan menyelaraskan
peta antar kementerian dan sektor guna mengurangi tumpang tindih penggunaan lahan.
“Menyinkronkan peta antar sektor akan mendukung pelaksanaan Reforma Agraria dan meminimalkan potensi
konflik serta tumpang tindih penggunaan lahan,” jelasnya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil (CSO), dan pemangku kepentingan lainnya.
Ia mengungkapkan bahwa dari 70 lokasi prioritas Reforma Agraria yang di targetkan, sebanyak 15.725 bidang di
26 lokasi telah berhasil di selesaikan melalui kerja sama yang erat antara pemerintah dan CSO.
Wamen Ossy juga mengingatkan bahwa keberhasilan Reforma Agraria tidak hanya bergantung pada kebijakan dan regulasi, tetapi juga pada peran serta masyarakat.
“Keterlibatan masyarakat sangat penting untuk mempercepat penyelesaian masalah agraria, dan kolaborasi
semua pihak akan memastikan manfaat Reforma Agraria dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkasnya.
Asia Land Forum 2025 menjadi wadah strategis bagi para pemangku kepentingan untuk berbagi ide dan solusi terkait pengelolaan tanah di Asia.
Forum ini di akhiri dengan penandatanganan Joint Statement oleh perwakilan pemerintah dan organisasi
masyarakat sipil sebagai bentuk komitmen aksi bersama dalam pelaksanaan Reforma Agraria, pembangunan
desa, dan penguatan koperasi rakyat guna mencapai kedaulatan pangan serta pengentasan kemiskinan.
Hadir mendampingi Wamen ATR/Waka BPN dalam forum ini, Direktur Jenderal Penataan Agraria, Yulia Jaya
Nirmawati, yang turut menjadi narasumber dalam diskusi panel, serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Ditjen Penataan Agraria.
