PALEMBANG – Wali Kota Palembang Ratu Dewa melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Palembang di kawasan Jakabaring, Kamis (12/2/2026).
Sidak ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kota Palembang dalam memperkuat kualitas layanan administrasi serta memastikan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) berjalan efektif dan responsif.
Fokus utama sidak pada observasi langsung proses pelayanan serta interaksi dengan masyarakat.
Setibanya di lokasi, Ratu Dewa langsung menyapa warga yang tengah mengurus administrasi, salah satunya pengajuan Kartu Indonesia Sehat (KIS) melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Palembang.
Wali Kota Ratu Dewa berdialog langsung dengan masyarakat untuk menggali pengalaman mereka selama proses pelayanan, mulai dari alur administrasi, kecepatan layanan, hingga sikap petugas di lapangan.
Beberapa masukan dan aspirasi masyarakat dicatat sebagai bahan evaluasi perbaikan sistem pelayanan.
“Pelayanan publik harus cepat, tepat, dan tidak berbelit-belit. Masyarakat datang dengan kebutuhan yang mendesak, maka negara harus hadir dengan pelayanan yang profesional dan humanis,” tegas Ratu Dewa.
Ia menekankan bahwa standar pelayanan minimal harus benar-benar diimplementasikan, termasuk kepastian waktu layanan, transparansi prosedur, serta kemudahan akses informasi.
Selain memantau pelayanan, Ratu Dewa juga meninjau penataan ulang (regrouping) sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan unit pelayanan yang ditempatkan di MPP.
Saat ini, ada beberapa OPD yang sudah bergabung satu gedung di MPP. Yakni Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pariwisata, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Dinas Sosial.
Kemudian, UPTD Dukcapil, UPTD Bapenda, UPTD DLH dan UPTD PUPR, Penyuluh KB juga bergabung di kantor-kantor kecamatan.
Penataan ini dilakukan untuk memperkuat integrasi layanan berbasis One Stop Service (OSS) atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sehingga masyarakat dapat mengurus berbagai kebutuhan administrasi dalam satu lokasi yang terpusat.
Menurut Ratu Dewa, penggabungan layanan dalam satu kawasan tidak hanya meningkatkan efisiensi pelayanan, tetapi juga mempercepat koordinasi antar-OPD.
“Dengan pola One Stop Service, proses pelayanan menjadi lebih ringkas, koordinasi lebih cepat, dan masyarakat tidak perlu berpindah-pindah tempat,” ujar Ratu Dewa.
Langkah regrouping tersebut juga berdampak signifikan terhadap efisiensi belanja operasional daerah. Dengan terpusatnya sejumlah OPD di MPP, biaya operasional perkantoran dapat ditekan secara substansial.
Komponen penghematan mencakup biaya tenaga pendukung seperti Office Boy (OB) dan Security, pemeliharaan gedung, listrik, air, jaringan internet, serta operasional rutin lainnya.
“Pada tahap awal ini, lebih dari Rp10 miliar anggaran bisa kita hemat,” ungkap Ratu Dewa.
Efisiensi tersebut, lanjutnya, akan dialihkan untuk program-program prioritas yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.
Ratu Dewa menambahkan bahwa sentralisasi pelayanan juga akan mengurangi beban administratif rutin yang selama ini menguras energi dan anggaran OPD.
Dengan pengelolaan gedung yang lebih terintegrasi, OPD diharapkan dapat lebih fokus pada tugas pokok dan fungsi (tupoksi), khususnya peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.
Tidak hanya itu, Pemkot Palembang juga berencana mengoptimalkan aset-aset kantor yang telah direstrukturisasi.
Aset tersebut akan dimanfaatkan secara produktif melalui skema kerja sama dengan pihak ketiga, guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Penataan berikutnya, aset yang tidak lagi digunakan secara maksimal akan kita optimalkan melalui pola kerja sama yang akuntabel dan transparan untuk mendongkrak PAD,” jelas Ratu Dewa.
Ia menambahkan, sidak ini sekaligus menjadi bagian dari agenda reformasi birokrasi Pemerintah Kota Palembang yang menekankan pada prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.
Melalui penguatan MPP sebagai pusat pelayanan terintegrasi, Pemkot Palembang menargetkan peningkatan indeks kepuasan masyarakat serta percepatan transformasi tata kelola pemerintahan yang modern dan adaptif.
Ratu Dewa menegaskan, peningkatan mutu pelayanan publik bukan sekadar program jangka pendek, melainkan komitmen berkelanjutan.
“Kita ingin MPP benar-benar menjadi wajah pelayanan Pemerintah Kota Palembang—cepat, transparan, profesional, dan berpihak kepada masyarakat,” pungkas Ratu Dewa.
