PALEMBANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang terus memperkuat langkah strategis dalam penanganan banjir dan genangan air yang selama ini menjadi persoalan krusial di sejumlah kawasan.
Komitmen tersebut ditunjukkan melalui pendampingan langsung Sekretaris Daerah Kota Palembang, Aprizal Hasyim, dalam kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI ke Rumah Pompa Bendung dan kawasan Sungai Bendung, Kamis (12/2/2026).
Kunjungan yang dipimpin Ketua Komisi V DPR RI, Robert Rouw, tersebut bertujuan meninjau progres pembangunan infrastruktur pengendalian banjir sekaligus memastikan efektivitas program yang didukung Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).
Sekda Aprizal Hasyim menjelaskan bahwa proyek pengendalian banjir di Sungai Bendung mencakup penanganan signifikan sepanjang 17,5 kilometer alur sungai.
Pekerjaan ini meliputi normalisasi, penguatan tebing, optimalisasi sistem pompa, serta peningkatan kapasitas drainase guna memperlancar aliran air saat curah hujan tinggi.
“Pengerjaan ini ditargetkan rampung dalam kurun waktu satu tahun. Saat ini proses tender telah berjalan, dan kami berharap pelaksanaan fisik dapat diselesaikan pada tahun ini,” ujar Aprizal.
Menurutnya, dukungan pemerintah pusat melalui Kementerian PU menjadi faktor kunci dalam percepatan penanganan banjir, khususnya pada kawasan padat penduduk yang selama ini rentan terdampak genangan.
Sebagai bagian dari sistem pengendalian terpadu, Pemerintah Kota Palembang juga menyiapkan pembangunan kolam retensi di kawasan Simpang Polda, tepatnya di samping Kantor PTSP Provinsi Sumatera Selatan.
Aprizal mengungkapkan bahwa lahan untuk pembangunan kolam retensi tersebut telah dihibahkan oleh Gubernur Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kota Palembang.
“Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berjalan sangat baik. Gubernur telah menghibahkan lahan tersebut untuk mendukung pembangunan kolam retensi yang akan menampung debit air berlebih saat hujan deras,” jelasnya.
Kolam retensi ini dirancang sebagai buffer storage untuk mereduksi beban aliran Sungai Bendung, sehingga dapat menekan risiko limpasan air ke kawasan permukiman.
“Alhamdulillah, bantuan dari pusat dan dukungan lahan dari Pak Gubernur sangat membantu. Kami berharap penanganan banjir dan genangan di Kota Palembang dapat teratasi secara bertahap dan berkelanjutan,” tambahnya.
Aprizal menegaskan bahwa Pemerintah Kota Palembang berkomitmen penuh mendukung proyek strategis ini, termasuk dalam penyediaan lahan tambahan yang dibutuhkan serta penanganan dampak sosial yang mungkin timbul akibat pembangunan.
Ia menekankan bahwa keberhasilan proyek pengendalian banjir tidak hanya bergantung pada kesiapan teknis, tetapi juga pada sinergi lintas pemerintahan.
“Sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota menjadi kunci utama dalam menciptakan Palembang yang lebih tangguh terhadap banjir di masa depan,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi V DPR RI, Robert Rouw, menyampaikan bahwa penanganan banjir di Palembang merupakan prioritas mendesak mengingat besarnya dampak sosial yang ditimbulkan.
Berdasarkan laporan yang diterima, jika proyek pengendalian banjir tidak segera diselesaikan secara menyeluruh, diperkirakan sekitar 400.000 Kepala Keluarga (KK) akan terus terdampak genangan air setiap musim hujan.
“Kementerian melalui BBWS sudah menyiapkan perencanaan teknis dan dukungan prasarana. Sekarang yang dibutuhkan adalah komitmen pemerintah daerah, khususnya dalam penyediaan dan pembebasan lahan,” ujar Robert.
Ia mengapresiasi kesiapan teknis yang telah dirancang, namun menekankan bahwa perluasan lahan untuk fasilitas pendukung masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan.
Menurut Robert, percepatan penyediaan lahan akan menentukan kelancaran tahapan konstruksi dan efektivitas sistem pengendalian banjir secara keseluruhan.
Dengan dukungan teknis dari pemerintah pusat, komitmen penyediaan lahan oleh pemerintah daerah, serta sinergi lintas sektor, penanganan banjir di Kota Palembang diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan terintegrasi.
Langkah ini bukan hanya upaya mengatasi genangan jangka pendek, tetapi juga bagian dari strategi pembangunan infrastruktur perkotaan yang berorientasi pada ketahanan lingkungan dan perlindungan masyarakat.
Pemerintah optimistis, melalui kolaborasi yang solid, Palembang dapat bergerak menuju kota yang lebih tangguh, adaptif, dan bebas dari ancaman banjir di masa mendatang.
