Palembang – Pemerintah Kota Palembang bersama TNI Angkatan Udara menandatangani pernyataan bersama terkait penggunaan sementara lahan seluas 6,9 hektare milik Lanud Sri Mulyono Herlambang (SMH) untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
Pembangunan sekolah yang diusulkan Pemerintah Kota Palembang ini ditargetkan segera memasuki tahap pelaksanaan.
Berdasarkan informasi dari Dinas Pekerjaan Umum (PU), proses tender pembangunan direncanakan mulai pada 16 Oktober 2026, setelah persyaratan administrasi dan status lahan diselesaikan.
Wali Kota Palembang, Drs. Ratu Dewa, M.Si., mengapresiasi dukungan TNI AU, khususnya jajaran Lanud Sri Mulyono Herlambang, yang telah mendukung penyediaan lahan untuk pembangunan fasilitas pendidikan tersebut.
Menurut Ratu Dewa, Sekolah Rakyat bukan sekadar pembangunan gedung pendidikan, melainkan bagian dari upaya pemerintah membuka kesempatan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk memperbaiki masa depan mereka.
“Pendidikan merupakan fondasi penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi,” ujarnya.
Ia menegaskan, pemerintah ingin memastikan bahwa keterbatasan ekonomi keluarga tidak menjadi penghalang bagi anak-anak untuk memperoleh pendidikan yang layak.
“Saya minta seluruh perangkat daerah terkait mengawal persiapan pembangunan Sekolah Rakyat agar berjalan sesuai ketentuan dan tahapan yang telah direncanakan,” kata Dewa.
Dinas Sosial Kota Palembang bersama perangkat daerah lainnya diminta memperkuat koordinasi dengan TNI AU, Kementerian Sosial RI, serta instansi terkait untuk menyelesaikan kebutuhan administrasi dan persiapan teknis.
Kapasitas Sekolah Rakyat Ditargetkan 2.500 Orang
Kepala Biro Umum Kementerian Sosial RI, Yadi Muchtar, AKS., MPS., menjelaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat di Palembang merupakan usulan Pemerintah Kota Palembang.
Menurutnya, pembangunan dapat segera dilaksanakan setelah status lahan dinyatakan bersih dan seluruh persyaratan administrasi diselesaikan.
“Pembangunan akan segera dilaksanakan setelah status lahan dinyatakan bersih dan seluruh persyaratan administrasi diselesaikan,” jelas Yadi.
Sekolah Rakyat tersebut direncanakan berdiri di atas lahan seluas 6,9 hektare milik TNI AU di kawasan Lanud Sri Mulyono Herlambang.
Fasilitas pendidikan ini akan dibangun dengan bangunan bertingkat empat lantai serta dilengkapi sarana pendukung untuk menunjang kegiatan belajar dan kebutuhan peserta didik.
Pada tahap perencanaan, kapasitas Sekolah Rakyat di Palembang ditargetkan mencapai 1.000 siswa. Sementara itu, pada 2027, kapasitasnya direncanakan meningkat hingga sekitar 2.500 orang.
Yadi menjelaskan, sasaran utama program ini adalah anak-anak dari keluarga yang masuk kelompok desil 1 dan 2 berdasarkan tingkat kesejahteraan sosial ekonomi.
Selain itu, program tersebut berpotensi menjangkau anak-anak dari kelompok rentan, termasuk anak jalanan serta anak-anak yang membutuhkan perlindungan dan perhatian khusus.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah memiliki peran penting untuk mendata dan menghimpun calon peserta didik yang memenuhi kriteria sehingga mereka dapat memperoleh akses pendidikan melalui program tersebut.
Yadi juga mengapresiasi dukungan Pemerintah Kota Palembang dalam mempersiapkan pembangunan Sekolah Rakyat, terutama komitmennya untuk memperhatikan masyarakat marginal yang membutuhkan dukungan dan pendampingan.
TNI AU Dukung Pemanfaatan Lahan untuk Pendidikan
Dukungan terhadap pembangunan Sekolah Rakyat juga disampaikan Komandan Lanud Sri Mulyono Herlambang, Kolonel Pnb Asep Wahyu Wijaya, M.M.S.
Ia menyatakan dukungan terhadap rencana pembangunan fasilitas pendidikan tersebut sebagai bagian dari sinergi antarlembaga dalam mendukung program pemerintah.
Pemanfaatan sementara lahan TNI AU diharapkan dapat membantu mempercepat penyediaan fasilitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dan kelompok masyarakat rentan.
Bagi Pemerintah Kota Palembang, kolaborasi dengan Kementerian Sosial dan TNI AU menjadi langkah strategis untuk memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Ratu Dewa berharap penandatanganan pernyataan bersama tersebut segera ditindaklanjuti melalui penyelesaian administrasi dan koordinasi teknis agar pembangunan dapat direalisasikan sesuai rencana.
