Pemerintah Kota Palembang akan mengajak semua pemangku kepentingan atau stake holders terkait untuk membahas pengembangan Hutan Wisata Punti Kayu.
Penjabat (Pj) Wali Kota Palembang, Ucok Abdulrauf Damenta, mengatakan, tidak banyak warga kota ini yang tahu bahwa Punti Kayu merupakan lintas kewenangan, yakni pusat maupun provinsi.
“Bahkan kita ketahui juga bahwa Punti Kayu itu juga dikelola oleh pihak ketiga yang berkontrak langsung dengan pusat dalam arti Kementerian LHK,” ujar Damenta, saat memimpin rapat evaluasi membahas hal itu, Kamis (26/9/2024).
Masyarakat menganggap bahwa destinasi wisata ini kewenangan Pemkot Palembang. Karena itu, ketika kondisi Hutan Wisata Punti Kayu kurang terawat, Pemkot Palembang yang jadi sorotan.
“Dan dampak nagatifnya itu ke pemerintah kota. Seolah olah orang yang tidak tahu masalah kewenangan itu menganggap bahwa kota tidak bisa merawat,” ujar Damenta.
Karena itu, Damenta mengajak semua pihak terkait Punti Kayu duduk bersama membahas pengembangan hutan wisata di tengah kota Palembang ini.
Dalam rapat evaluasi ini, Pj Wali Kota Palembang, Damenta sengaja memanggil dinas-dinas terkait membahas kondisi kekinian Hutan Wisata Punti Kayu dan program untuk perbaikan maupun pengembangan.
Adapun dinas (OPD) yang hadir, yakni Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perkimtan, Dinas PU dan beberapa dinas lainnya.
Dikatakannya, saat ini yang menjadi persoalan yakni terkait tidak adanya perawatan destinasi wisata tersebut bahkan tidak terlihat indah.
Ia berharap, Palembang mampu menjadi kota yang indah dan cantik, sehingga mampu membawa daya tarik bagi wisatawan, baik lokal, nasional hingga internasional.
“Bukan kota yang berdampak negatif oleh banyaknya bangunan atau banyaknya aset yang notabanenya bukan menjadi kewenangan kota,” ujar Damenta.
