JAKARTA – Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) mempunyai peranan penting untuk memaksimalkan serapan APBD. Di Tahun Anggaran (TA) 2024 ini Pj Bupati Apriyadi Mahmud melakukan percepatan pembangunan pertumbuhan ekonomi melalui tata kelola PBJ yang baik.
Salah satu upaya konkrit tersebut dilakukan Pj Bupati Apriyadi dengan meminta pendampingan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI yang dalam kesempatan ini mendatangi langsung Kantor LKPP RI di Jakarta, Jumat (12/1/2024).
“Kunjungan kerja ke LKPP ini dalam rangka konsultasi dan koordinasi selain terkait optimalisasi tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah agar semakin kredibel, berkualitas dan mempercepat menggerakkan ekonomi daerah, juga antisipasi berbagai tantangan sekaligus hambatan yang akan muncul dikemudian hari,” ungkap Pj Bupati Apriyadi Mahmud.
Menurutnya, ada beberapa hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut, pertama mengenai komitmen Pemkab Muba untuk terus meningkatkan percepatan pembangunan pertumbuhan ekonomi melalui tata kelola PBJ yang baik.
“Kami selalu berkomitmen laksanakan tata pemerintahan yang baik dan bersih “Good Governance and Clean Government, dengan kontrol dan pengawasan dalam menjalankan fungsinya dapat bimbingan dan pendampingan dari LKPP ini kaitan dengan adanya perubahan aturan dan regulasi pengadaan barang dan jasa,” jelas Apriyadi.
Ia mengungkapkan keinginannya agar di tahun 2024 ini percepatan penyerapan APBD yang bertujuan supaya bisa menggerakkan ekonomi daerah dan hasil pembangunannya bisa segera terlaksana langsung dirasakan oleh masyarakat.
“Untuk percepatan penyerapan anggaran ini kami membutuhkan dukungan advokasi dalam hal sertifikasi uji komptensi, pembinaan SDM dan juga pemberian arahan, terutama peningkatan kompetensi SDM bidang pengadaan barjas pemerintah,” terangnya.
Kemudian, Apriyadi meminta kepada LKPP RI agar memberikan dukungan pendampingan tata kelola PBJ yang lebih cepat, murah dan lebih mutakhir dalam proses pengadaan barang dan jasa saat ini.
“Mudah-mudahan Muba terus berproses menjadi piloting e-katalog, sinkron program dan sinkron kebijakan antara Pemkab Muba dengan LKPP,” ungkapnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP, Setya Budi Arijanta didampingi Direktur Advokasi Pemerintah Daerah Fendy Dharma Saputra merespon positif inisiatip bupati Muba dalam percepatan pembangunan dapat memenuhi target dan jika diperlukan tim LKPP siap dampingi.
Budi juga menilai ini bisa dipercepat karena bupati Muba sudah memiliki goodwill dalam mendorong tata kelola pengadaan barang dan jasa sudah masuk e-katalog lokal, toko daring dan belanja pengadaan.
“Bupati memiliki goodwill bagaimana belanja pengadaan sebagai salah satu bagian percepatan ekonomi pembangunan daerah. Dengan langkah ini, katalog nasional dapat kita optimalkan dan lokal kita perkuat tetapi problem ini bukanlah hanya terjadi di Muba tetapi hampir sebagian besar kabupaten kota di Indonesia punya masalah yang sama,” kata Budi.
Ia menambahkan, LKPP juga menyambut baik komitmen Pemkab Muba mempercepat penyerapan APBD melalui pengadaan barang dan jasa untuk menggerakkan ekonomi karena sejalan dengan komitmen LKPP.
“Apa yang menjadi komitmen Pemkab Muba sejalan dengan komitmen LKPP yaitu Produk dalam negeri tumbuh, usaha mikro kecil tangguh, daerah sejahtera, Indonesia maju,” kata Budi.
Ia menambahkan, sebagai pengelola katalog lokal, Muba perlu melakukan identifikasi produk dari UMKM yang dapat dimasukkan ke katalog lokal.
“Saat ini syarat masuk menjadi penyedia katalog sudah dipermudah, sehingga UMKM bisa masuk menjadi penyedia di katalog lokal kapanpun,” pungkasnya.
