Provinsi Sumatera Selatan menjadi pelopor pertama di Indonesia yang menggelar Rapat Sinergitas Kominda bersama KPU dan Bawaslu Menuju Pemilu dan Pilkada Mempertahankan Sumsel Daerah Zero Konflik.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Sumsel Brigjen TNI Armansyah di Kantor Gubernur, Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (7/2/2024).
“Mungkin kita yang pertama rapat Kominda dihadiri Gubernur. Ini artinya komunikasi di Sumsel hebat,” ucap Armansyah.
Melihat komunikasi yang dijalin antar Forkopimda, Armansyah optimis berbagai gangguan maupun ancaman menjelang Pemilu 2024 yang tinggal menghitung hari dapat diantisipasi bersama.
Secara umum, Armansyah menjelaskan bahwa perkembangan situasi politik pada tahapan Pemilu 2024 di Provinsi Sumsel berlangsung aman dan kondusif. Dia berharap kondisi ini tetap terjaga sesuai tagline Sumsel sebagai Provinsi yang zero konflik.
“Kalau membaca komunikasi malam ini kita yakin bisa antisipasi ini,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Pj Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni menyebut rapat ini sangatlah penting guna memahami kondisi secara komperhensif sehingga dapat mengambil kebijakan yang tepat. Selain itu, dibutuhkan sinergitas serta kolaborasi antara pemerintah, KPU dan Bawaslu dalam pelaksanaan Pemilu.
“Pemilu adalah tugas kita bersama dan kita bertanggungjawab agar pesta demokrasi ini sukses. Makanya upaya-upaya harus dilakukan masing-masing instansi sesuai tugas dan fungsi. Kolaborasi sudah dilakukan dengan sangat bagus kota bertekad Sumsel dapat menjadi percontohan dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada 2024,” papar Fatoni.
Fatoni juga mengapresiasi Kominda serta Bupati dan Walikota se-Sumsel atas berbagai capaian dan prestasi yang telah dilakukan. Dia meminta agar mereka meningkatkan kinerja guna berdampak lebih luas dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
Sebagaimana diketahui, Provinsi Sumatera Selatan juga menjadi yang pertama kali dalam penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) serentak Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumsel. Kemudian, deklarasi Netralitas ASN terbesar di Indonesia bersama Bupati/Walikota se-Sumsel bersama KPU dan Bawaslu. Selain itu ada juga sosialisasi pemilih pemula yang diikuti hingga 17.000 peserta dan pengarahan serentak kepada 6.750 PPPK se-Sumsel.
Baru-baru ini Pemprov Sumsel juga telah melaunching Gerakan Pengendalian Inflasi Serentak se-Sumsel (GPISS) serta Gerakan Pasar Murah Serentak se-Sumsel (GPMSS). Terbaru bahkan Pemprov akan mengadakan Bedah Rumah Serentak se-Sumsel sebagai upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di Sumsel serta Gerakan Orang Tua Asuh untuk anak stunting.
“Jadi kita memang pelopor untuk gerakan serentak. Kenapa? Karena dengan gerakan serentak hasilnya akan lebih terasa dan efektif,” ujar Fatoni.
Terkait penyelenggaraan Pemilu, Fatoni berharap iklim kondusif yang sudah ada dapat tetap terjaga sehingga citra dan status zero konflik dapat dipertahankan. Dia juga mengimbau agar masyarakat menggunakan hak suaranya dalam Pemilu mendatang dan berbondong-bondong datang ke TPS pada 14 Februari mendatang.
Sementara itu, Ketua KPU Sumsel Andika Pranatajaya mengatakan mereka telah memastikan bahwa daftar pemilih tetap tidak ada perubahan dan itu menurutnya adalah kunci dari pelaksanaan Pemilu karena berkaitan dengan surat suara. Adapun jumlahnya sebanyak 6.326.348 dan jumlah TPS sebanyak 25.985 TPS.
Hadir dalam kesempatan tersebut, Ketua KPU Sumsel, Ketua Bawaslu Sumsel As Intel Kajati, Kasi Intel Korem 044/ Gapo dan sejumlah Kominda lainnya. Tampak mendampingi Pj Gubernur Sumsel, Assiten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemprov Sumsel Edward Chandra, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumsel Alfajri Zabidi.
