JAKARTA — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memberikan pengarahan langsung kepada 15 Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi yang baru dilantik.
Didampingi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, pengarahan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Menteri, Senin (20/05/2025), sesaat setelah Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Struktural dan Fungsional di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Dalam arahannya, Menteri Nusron menegaskan pentingnya memperkuat komunikasi dan sinergi antara jajaran BPN dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum (APH).
Menurutnya, kolaborasi yang erat diperlukan untuk mendukung pengelolaan pertanahan yang lebih efektif dan menyelesaikan berbagai permasalahan di lapangan.
“Bangun komunikasi yang intensif dengan pemerintah daerah dan APH. Ini menjadi kunci untuk menyelesaikan berbagai permasalahan tanah yang seringkali terjadi di daerah,” ujar Nusron.
Selain itu, Menteri Nusron juga menyoroti pentingnya pembinaan internal di lingkungan BPN, khususnya dalam meningkatkan sistem kerja dan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Langkah ini dinilai krusial untuk menciptakan pelayanan pertanahan yang profesional, transparan, dan berdaya saing.
Pada kesempatan yang sama, Nusron menekankan perlunya penerapan manajemen risiko dalam pengambilan kebijakan di daerah. Ia menjelaskan bahwa penerapan manajemen risiko bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola potensi masalah terkait pengelolaan tanah.
“Penerapan manajemen risiko tidak hanya memastikan kepastian hukum dan mencegah konflik, tetapi juga mendukung pembangunan yang berkelanjutan di berbagai wilayah,” jelas Nusron.
Dengan pengarahan ini, diharapkan para Kakanwil BPN Provinsi yang baru dilantik dapat membawa perubahan yang positif, memperkuat sinergi antarlembaga, dan menciptakan solusi yang lebih baik untuk pengelolaan pertanahan di Indonesia.
