PALEMBANG – Kementerian Komunikasi dan Informatika melaksanakan percepatan transformasi digital berdasarkan Peta Jalan Indonesia Digital 2021-2024. Salah satu fokus peta jalan ini berkaitan dengan pembangunan dan pemerataan infrastruktur digital.
Menkominfo Budi Arie Setiadi menyatakan Balai Monitor (Balmon) Spektrum Frekuensi Radio (SFR) Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Kominfo menjadi salah satu ujung tombak dalam memantau ketersediaan layanan digital untuk masyarakat. Lebih dari itu, keberadaan Balmon SFR juga menjadi menjadi penghubung ekosistem komunikasi dan informatika di daerah.
“Peta Jalan Digital Indonesia 2021-2024 terdiri dari infrastruktur digital, pemerintahan digital, ekonomi digital dan masyarakat digital. Maka Balmon SFR Kelas I Palembang bisa turut membantu sosialisasikan program-program digitalisasi Kominfo,” ujarnya dalam Kunjungan Kerja ke Balmon SFR Kelas I Palembang, Sumatera Selatan, Senin (22/01/2024).
Menkominfo menginstruksikan kepada seluruh sumberdaya manusia di Balmon SFR Kelas I Palembang untuk mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai tugas Kementerian Kominfo. Terutama berkaitan dengan inovasi dan edukasi mengenai bauran teknologi untuk pemerataan serta peningkatan kecepatan internet.
“Agar semua tansformasi digital sektor komunikasi dan informatika itu bisa berlangsung dalam semua aspek. Saya pikir, Balmon SFR kelas I Palembang juga bisa membantu selain memantau ketersediaan layanan digital untuk masyarakat seperti misalnya tentang kecepatan internet di wilayah Sumatera Selatan,” tandasnya.
Menurut Menteri Budi Arie, transformasi digital harus berlangsung di semua aspek. Sesuai dengan tugas Kementerian Kominfo, salah satu aspek yang mendasar berkaitan dengan infrastruktur digital.
“Tak hanya pemerintahan digital, tetapi juga mendukung ekonomi digital, masyarakat digital, semuanya serba digital. Nah, semua itu dilakukan enggak mungkin kalau enggak ada sinyalnya karena pilarnya digitalisasi adalah infrastruktur digital,” jelasnya.
Menkominfo menyatakan Pemerintah juga memberikan perhatian khusus mengenai kecepatan internet. Menurutnya, kecepatan internet Indonesia masih rendah dengan angka 24, 9 Mbps. Kecepatan itu di bawah Philipina, Kamboja, dan Laos, menurutnya Indonesia hanya unggul dari Myanmar dan Timor Leste di kawasan Asia Tenggara.
Oleh karena itu, Menteri Budi Arie menyatakan Kementerian Kominfo berencana membuat kebijakan bagi seluruh penyedia fixed internet broadband untuk jaringan yang tertutup tidak diperkenankan menjual layanan internet di bawah 100 Mbps.
“Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang punya mekanisme mengukur kecepatan internet? Saya minta untuk kolaborasi dengan satuan kerja terkait supaya kalau ada masyarakat yang bertanya, kita bisa jelaskan yang menjadi kebijakan pemerintah,” tegasnya.
Menkominfo akan memanggil seluruh operator seluler dan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) untuk berdiskusi mengenai optimalisasi kecepatan internet.
“Internet ini merupakan kebutuhan pokok, kenapa masih menjual 5 Mbps, 10 Mbps untuk fixed internet broadband? Kenapa tidak langsung menjual 100 Mbps? Makanya, saya akan buat kebijakan untuk mengharuskan mereka menjual fixed internet broadband dengan kecepatan 100 Mbps,” ungkapnya.
Khusus untuk kawasan Sumatera Selatan, Menteri Budi Arie memberikan perhatian penuh pada daerah blankspot. Menjelang pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Serentak 2024, Menkominfo menyatakan pemantauan kapasitas jaringan perlu dilakukan terutama di kawasan Tempat Pemungutan Suara (TPS).
“Bahkan, Pj Gubernur Sumsel menyampaikan ke saya soal daerah-daerah blankspot di TPS untuk pengawalan Pemilu. Kalau untuk TPS di kecamatan sudah selesai semua, supaya nanti data pemilu bisa segera terkirim,” jelasnya.
