JAKARTA — Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menegaskan dukungan penuh terhadap percepatan pembangunan integrasi jalan tol menuju Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat sebagai proyek strategis untuk memperkuat konektivitas dan logistik kawasan Sumatera.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Rencana Kerja Sama Integrasi Pembangunan Jalan Tol menuju Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat antara Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Pemerintah Provinsi Sumsel, PT Hutama Karya (Persero), PT Bukit Asam Tbk, dan PT Pelabuhan Indonesia (Persero), di Jakarta, Rabu (13/5/2026).
Gubernur Sumsel Dr. H. Herman Deru pada kesempatan itu diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel Dr. Drs. H. Edward Candra,M.H.
Dalam sambutan tertulis gubernur yang dibacakan Sekda, ditegaskan bahwa penandatanganan nota kesepahaman tersebut bukan sekadar seremoni administratif, melainkan tonggak penting pembangunan ekosistem logistik terintegrasi di Sumatera Selatan.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, kami menyampaikan salam hormat dari Bapak Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru yang sejatinya sangat berharap dapat hadir langsung. Namun, karena agenda kedinasan lain yang tidak dapat ditinggalkan, beliau menugaskan kami untuk mewakili Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada kesempatan penting ini,” ujar Edward.
Edward mengatakan proyek Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat memiliki arti strategis bagi masa depan Sumsel karena akan menjadi gerbang logistik utama Sumatera Selatan, simpul konektivitas ekspor-impor regional, motor penggerak hilirisasi sumber daya alam, sekaligus katalis pertumbuhan ekonomi kawasan.
Menurutnya, integrasi pelabuhan dengan jaringan jalan tol akan memangkas biaya logistik, meningkatkan efisiensi distribusi, serta memperkuat daya saing investasi daerah.
“Kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, dan dunia usaha menunjukkan bahwa pembangunan besar hanya dapat terwujud melalui sinergi yang kuat,” katanya.
Edward menambahkan, Pemprov Sumsel akan memberikan dukungan penuh terhadap percepatan proyek strategis tersebut melalui sinkronisasi tata ruang, dukungan regulasi daerah, koordinasi lintas kabupaten/kota, serta fasilitasi penyelesaian berbagai hambatan di lapangan.
Dalam nota kesepahaman itu, Pemerintah Provinsi Sumsel bertindak sebagai pihak ketiga yang bertanggung jawab mendukung sinkronisasi tata ruang, koordinasi daerah, dan dukungan kebijakan daerah.
Edward menegaskan proyek tersebut diyakini akan memberikan multiplier effect besar bagi perekonomian daerah, mulai dari meningkatnya investasi, terbukanya lapangan kerja baru, tumbuhnya kawasan industri, mendorong hilirisasi batu bara dan komoditas unggulan, hingga memperkuat posisi Sumsel sebagai pusat logistik dan industri di Pulau Sumatera.
“Dengan semangat Sumsel Maju Terus untuk Semua, kami siap bersinergi memastikan proyek strategis ini berjalan sukses dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu mengatakan proyek tersebut merupakan bagian dari pengembangan lanjutan backbone Jalan Tol Trans Sumatera yang saat ini telah tersambung hingga Sumatera Selatan dan ditargetkan mencapai Jambi pada akhir 2026.
Menurut Todotua, proyek baru tersebut berupa pembangunan interkoneksi jalan tol dari pintu Tol Betung menuju kawasan Pelabuhan Tanjung Carat sepanjang sekitar 80 kilometer.
“Dari backbone Tol Sumatera nantinya di pintu Tol Betung akan ada interline lagi tol menuju Tanjung Carat sekitar 80 kilometer. Kemudian ruas existing Palembang–Prabumulih juga akan didorong lagi sekitar 37 kilometer sampai Muara Enim,” kata Todotua.
Ia menjelaskan pembangunan tersebut dilakukan untuk mendekatkan akses terhadap kawasan sumber daya alam dan pusat distribusi komoditas unggulan di Sumatera Selatan.
“Total investasi pembangunan tol ini kurang lebih sekitar Rp26 triliun,” ujarnya.
Todotua menambahkan, proyek jalan tol dan pelabuhan tersebut akan menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Kementerian Pekerjaan Umum akan membantu proses pengadaan lahan, sedangkan pembangunan konstruksi jalan tol akan dikerjakan oleh PT Hutama Karya.
Ia optimistis keberadaan tol dan pelabuhan baru tersebut akan memberikan dampak ekonomi besar tidak hanya bagi Sumatera Selatan, tetapi juga wilayah sekitar seperti Jambi, terutama dalam meningkatkan distribusi dan hilirisasi berbagai komoditas unggulan daerah.
