JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Komisi II DPR RI sepakat menetapkan pagu anggaran Tahun 2025 sebesar Rp4,4 triliun setelah di lakukan efisiensi sebesar 31,17 persen.
Kesepakatan ini di capai dalam Rapat Kerja (Raker) di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Jakarta, Rabu (12/02/2025) sebagai tindak lanjut atas Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menjelaskan bahwa pagu anggaran awal sebesar Rp6,45 triliun mengalami efisiensi sebesar Rp2,01 triliun, sehingga menyisakan Rp4,44 triliun.
“Kami jelaskan bahwa pagu kita sebelum ada efisiensi adalah Rp6.454.781.052.000. Kita mendapatkan efisiensi sebanyak Rp2.011.800.000.000 atau equivalent 31,17 persen.
Sehingga dari sisa dana yang masih ada adalah Rp4.442.981.052.000,” ungkap Menteri Nusron dalam laporannya.
Menteri Nusron menegaskan bahwa efisiensi anggaran ini di lakukan dalam rangka refocusing, guna memastikan
alokasi dana lebih tepat sasaran terutama untuk program-program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran.
“Efisiensi anggaran ini baik dalam rangka refocusing. Supaya kita ini fokus pada program-program yang benar-benar prioritas pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran.
Mekanisme seperti ini dalam rangka untuk menghapuskan ‘lemak-lemak’ yang tidak perlu,” jelas Nusron
Ia menekankan bahwa penghematan di lakukan tanpa mengurangi efektivitas program, namun justru untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja.
Nusron memberikan contoh konkret dengan memanfaatkan gedung Kementerian ATR/BPN di Cikeas yang
di lengkapi dengan fasilitas kamar tidur dan ruang meeting, sehingga tidak perlu lagi melakukan rapat di hotel yang memakan biaya tinggi.
“Yang biasa-biasanya full paket meeting di hotel-hotel ya kita pangkas, kita pindah ke Cikeas, sehingga lebih murah,” imbuh Nusron.
Penghematan Anggaran untuk Optimalisasi Program Strategis
Dengan efisiensi anggaran sebesar Rp2,01 triliun, Kementerian ATR/BPN memastikan bahwa program strategis tetap berjalan optimal.
Fokus alokasi anggaran akan diarahkan pada:
- Peningkatan pelayanan pertanahan seperti pendaftaran tanah ulayat dan sertifikasi tanah masyarakat adat.
- Pengembangan sistem digitalisasi pertanahan untuk mempercepat proses layanan dan transparansi.
- Pemetaan dan survei pertanahan nasional guna meminimalisir konflik lahan dan sengketa tanah.
- Penyelesaian reforma agraria sebagai bagian dari program prioritas nasional dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, menambahkan bahwa penghematan anggaran dilakukan secara terukur dan terarah, sehingga program yang sudah berjalan tidak akan terganggu.
“Penghematan ini justru membantu kita fokus pada program yang benar-benar berdampak langsung pada masyarakat,” ujarnya.
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, mengapresiasi langkah Kementerian ATR/BPN dalam melakukan efisiensi anggaran.
Ia menilai, efisiensi ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengoptimalkan penggunaan anggaran negara secara efektif dan efisien.
“Saya kira kita patut mengapresiasi pemerintah yang melakukan efisiensi anggaran dan mau tidak mau harus membuat manajemen penganggaran di kementerian/lembaga masing-masing berubah.
Efisiensi anggaran ini memerlukan kreativitas untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada,” ungkap Rifqinizamy.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam penggunaan anggaran dan sinergi yang kuat antara pemerintah dan DPR agar anggaran yang sudah disepakati dapat digunakan secara maksimal untuk kepentingan rakyat.
Dalam Raker tersebut, Menteri Nusron menyatakan komitmennya untuk terus berkoordinasi dengan Komisi II DPR RI guna memastikan pelaksanaan anggaran berjalan transparan dan akuntabel.
Ia juga berharap adanya dukungan penuh dari DPR dalam mengawasi pelaksanaan program-program prioritas yang telah disepakati.
Pagu anggaran sebesar Rp4,44 triliun ini akan di manfaatkan secara optimal untuk meningkatkan pelayanan
publik di bidang pertanahan dan tata ruang, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan.
Turut hadir dalam Raker tersebut, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan; Sekretaris Jenderal,
Suyus Windayana; Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya; Kepala Biro
Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis; dan Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Andi Tenri Abeng.
Dengan efisiensi anggaran yang di lakukan oleh Kementerian ATR/BPN, di harapkan kinerja pemerintahan dalam
memberikan pelayanan publik semakin meningkat, terutama dalam penyelesaian masalah pertanahan dan tata ruang yang menjadi fokus utama dalam pembangunan nasional.
Langkah ini juga menjadi contoh bagi kementerian dan lembaga lainnya dalam mengelola anggaran secara efektif dan efisien demi terwujudnya Indonesia yang lebih maju, adil, dan sejahtera.
