Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus berupaya mencari solusi efektif untuk mengurangi beban jalan umum akibat aktivitas pengangkutan batubara.
Salah satunya dilakukan melalui survei dan peninjauan langsung terhadap alur sungai yang berpotensi menjadi jalur distribusi alternatif.
Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumsel Cik Ujang saat melakukan kunjungan kerja ke wilayah Sungai Lematang, Rabu (6/8/2025).
Dalam kesempatan itu, Cik Ujang meninjau langsung alur sungai serta terminal khusus (tersus) batubara sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam merespons instruksi Gubernur Sumsel Herman Deru agar angkutan batubara tidak lagi menggunakan jalan negara.
“Kita survey alur sungai pengangkutan batubara untuk mengakomodasi para pengusaha agar usahanya lebih nyaman. Arahan Pak Gubernur jelas: jangan lewat jalan umum lagi,” kata Cik Ujang.
Ia menambahkan, penelusuran alur sungai ini dilakukan untuk melihat potensi konektivitas jalur sungai hingga ke wilayah Kabupaten Lahat dan Muara Enim.
Harapannya, transportasi batubara bisa dialihkan ke jalur sungai, sehingga tidak lagi membebani jalan darat.
Menurut Cik Ujang, alur sungai dari Sungai Lematang menuju Lahat memiliki tantangan tersendiri karena bersifat pasang surut.
Namun demikian, izin untuk memperdalam jalur sungai sebenarnya telah tersedia dan dapat dimanfaatkan jika studi kelayakan mendukung.
“Kalau musim kemarau, perahu saja bisa kandas di Sungai Lematang. Tapi kalau musim hujan, airnya besar. Jadi memang harus disurvei lagi, siapa tahu masih ada jalur yang memungkinkan,” jelasnya.
Ia juga menyebut bahwa jalur Sungai Musi sudah memadai dan mampu dilalui kapal tongkang berukuran besar hingga 300 feet.
Namun, pihaknya ingin memastikan kondisi di Muara Lematang sebagai alternatif baru.
“Kalau Sungai Musi sudah bagus. Tapi kami ingin melihat apakah jalur Muara Lematang bisa digunakan, agar lebih banyak opsi dan mempercepat distribusi,” tambahnya.
Pemerintah Provinsi Sumsel saat ini tengah menjadi magnet investasi, terutama di sektor pertambangan.
Potensi besar tersebut harus ditunjang dengan infrastruktur transportasi yang memadai dan tidak menimbulkan konflik sosial atau kerusakan lingkungan.
Cik Ujang menegaskan bahwa dengan terbukanya alur sungai, maka jalur distribusi batubara dari Kabupaten Lahat, Muara Enim, dan Musi Banyuasin bisa lebih efisien, aman, dan berkelanjutan.
“Kita tidak ingin masyarakat terus-menerus terganggu dengan angkutan batubara di jalan umum. Kalau sungai bisa dimanfaatkan, tentu ini jadi solusi jangka panjang,” tegasnya.
Ia juga menilai bahwa transportasi melalui sungai lebih hemat biaya dan bisa meminimalkan risiko kerusakan jalan yang selama ini menjadi keluhan masyarakat.
Dengan peninjauan ini, Pemprov Sumsel berharap dapat segera mengambil keputusan strategis berbasis data lapangan untuk pengembangan jalur sungai sebagai infrastruktur logistik batubara.
