JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kembali mencuri
perhatian dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara II, Jakarta, Kamis (30/01/2025).
Bukan kritik yang mengalir deras, melainkan sederet apresiasi atas capaian gemilang kementerian ini sepanjang tahun 2024 dan dalam 100 hari kerja terakhir.
Dari keberhasilan mengatasi persoalan sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) di Kabupaten Tangerang hingga
gebrakan pemberantasan mafia tanah, Kementerian ATR/BPN menuai pujian dari para anggota dewan.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Batalkan Sertipikat di Wilayah Pagar Laut Desa Kohod: Pastikan Proses Sesuai Prosedur dan Bukti Sah
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, secara langsung menyampaikan penghargaan atas kinerja yang telah di paparkan oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid.
“Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas paparan sembilan program 100
hari kerja Saudara Menteri yang telah memaparkan progres kinerja dan pencapaian-pencapaian yang telah dilakukan,” ujar Rifqinizamy.
Tak hanya soal program kerja, pengelolaan anggaran Kementerian ATR/BPN juga mendapat sorotan positif.
Anggota Komisi II DPR RI, Heri Gunawan, menekankan bahwa beberapa program kementerian justru melampaui
target, seperti persetujuan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Buka Pengajian Bulanan di Masjid Kementerian ATR/BPN, Menteri Nusron: Semoga Bisa Mengisi Ulang Energi Kita di Tengah Kesibukan Kerja
“Kami mengapresiasi realisasi anggaran sebesar Rp7,8 triliun atau 99,04 persen dari total anggaran non-blokir.
Ini menunjukkan optimalisasi dalam berbagai program, termasuk Redistribusi Tanah dan pemberantasan mafia tanah,” kata Heri Gunawan.
Sementara itu, langkah tegas Menteri ATR/Kepala BPN dalam membatalkan beberapa sertipikat bermasalah di kawasan pagar laut turut mendapat pujian dari Taufan Pawe, Anggota Komisi II DPR RI lainnya.
Merespons berbagai apresiasi yang di lontarkan dalam rapat tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid,
menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan transparansi dan menyelesaikan persoalan pertanahan dengan sebaik mungkin.
“Kami berkomitmen untuk menuntaskan semua permasalahan ini dengan transparan.
Semua informasi akan kami sampaikan dengan jelas kepada publik agar tidak menjadi isu liar yang meresahkan masyarakat,” tegas Nusron Wahid.
Dengan dukungan penuh dari DPR RI, Kementerian ATR/BPN kini menghadapi tantangan baru: mempertahankan momentum positif dan terus berinovasi dalam kebijakan pertanahan demi kesejahteraan masyarakat Indonesia.
