Dalam langkah strategis untuk mempercepat hilirisasi dan meningkatkan ketahanan energi nasional, Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, sebagai Wakil Ketua (Waka) Bidang Penyediaan Lahan dalam Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional.
Penunjukan ini tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 1 Tahun 2025, yang secara resmi diteken oleh Presiden Prabowo Subianto pada 3 Januari 2025 di Jakarta.
Keputusan penunjukan Menteri Nusron sebagai Waka Satgas ini menandakan sebuah upaya besar dalam mendukung program prioritas pemerintahan untuk mewujudkan ketahanan energi dan mempercepat hilirisasi industri nasional.
Dalam wawancaranya dengan media, Menteri Nusron mengungkapkan kesiapannya untuk menyukseskan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, dengan memberikan dukungan penuh terhadap hilirisasi, terutama di sektor energi yang menjadi salah satu fokus utama.
“Hilirisasi ini merupakan bagian dari program prioritas yang sangat penting, terutama di sektor energi. Ini adalah ‘double prioritas’ bagi kami di Kementerian ATR/BPN,” ujar Menteri Nusron di hadapan wartawan di Kantor Kementerian ATR/BPN pada Kamis (16/01/2025).
Penunjukan Menteri Nusron sebagai Waka Satgas menjadi langkah konkret dalam memastikan percepatan hilirisasi yang tidak hanya akan mempercepat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengamankan sumber daya energi yang sangat diperlukan bagi pembangunan nasional.
Rapat pertama Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional dijadwalkan akan berlangsung pada Jumat pagi, 17 Januari 2025.
Menteri Nusron menjelaskan bahwa Satgas bertujuan untuk merumuskan dan melaksanakan langkah-langkah strategis dalam mendukung akselerasi hilirisasi dan ketahanan energi nasional.
Dalam kapasitas barunya, Nusron juga akan memimpin berbagai kebijakan yang berkaitan dengan kewenangan Kementerian ATR/BPN, seperti pengelolaan informasi tanah, penyediaan tanah, dimensi tata ruang, dan perizinan yang relevan dengan bidang pertanahan.
“Prioritas pertama bagi kami adalah energi. Yang kedua adalah hilirisasi. Kami di Kementerian ATR/BPN akan merumuskan kebijakan yang mendukung percepatan sektor-sektor yang terkait dengan tanah dan pertanahan,” ungkap Menteri Nusron.
Keempat hal utama yang menjadi fokus kementeriannya dalam rangka mendukung Satgas ini adalah: pengelolaan informasi tanah, penyediaan lahan, perbaikan dimensi tata ruang, serta proses percepatan perizinan pertanahan.
Percepatan hilirisasi, menurut Menteri Nusron, adalah kunci untuk memastikan energi dan sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendorong kesejahteraan nasional.
“Hilirisasi di sektor energi harus dilaksanakan dengan sangat cepat. Ini semua dilakukan agar kita bisa memastikan hasil yang optimal,” katanya dengan tegas.
Dalam perannya sebagai Wakil Ketua Satgas, Menteri Nusron akan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil mendukung kemajuan sektor energi dan mempercepat pemanfaatan berbagai potensi energi yang ada di Indonesia.
Dukungan terhadap hilirisasi, kata Nusron, tidak hanya meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global, tetapi juga berperan besar dalam menjaga kedaulatan energi nasional.
Dengan kepemimpinannya yang baru, Menteri Nusron berharap bisa memberikan dampak positif terhadap pembangunan ekonomi Indonesia, terutama dalam menciptakan ketahanan energi yang berkelanjutan dan mendorong hilirisasi yang menyentuh berbagai sektor ekonomi strategis.
Dengan langkah cepat dan terintegrasi, Indonesia diharapkan dapat semakin memperkuat ketahanannya di tengah tantangan global yang terus berkembang.
