Palembang – Menghadapi potensi banjir dan cuaca ekstrem, Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang memperkuat koordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi.
Langkah tersebut dibahas dalam audiensi Wali Kota Palembang Ratu Dewa bersama perwakilan BMKG Stasiun Klimatologi Kelas I Sumatera Selatan di Ruang Vidcon Rumah Dinas Wali Kota Palembang, Selasa (27/10/2026).
Pertemuan ini menitikberatkan pada penguatan koordinasi serta pemanfaatan informasi iklim dan peringatan dini BMKG sebagai dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun langkah antisipasi dan mitigasi bencana.
Informasi mengenai kondisi iklim, perubahan pola musim, serta potensi cuaca ekstrem dinilai penting bagi Palembang, terutama dalam mengantisipasi risiko banjir yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat dan pelayanan publik.
Ratu Dewa menekankan pentingnya sinergi antara Pemkot Palembang dan BMKG agar informasi klimatologi dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung kesiapsiagaan daerah.
“Koordinasi dengan BMKG sangat penting agar informasi iklim dan peringatan dini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan langkah antisipasi dan mitigasi bencana, sehingga kesiapsiagaan pemerintah daerah semakin optimal,” demikian substansi pesan yang disampaikan dalam pertemuan tersebut.
Melalui koordinasi ini, Pemkot Palembang diharapkan dapat meningkatkan ketepatan perencanaan dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi.
Informasi dari BMKG juga menjadi salah satu acuan untuk mendukung langkah pencegahan sesuai kondisi dan potensi ancaman di lapangan.
Selain kesiapan pemerintah, penyampaian informasi kepada masyarakat juga menjadi perhatian penting.
Peringatan dini yang diterima dan disampaikan secara tepat diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan warga, khususnya di kawasan yang berpotensi mengalami banjir maupun terdampak cuaca ekstrem.
Dengan demikian, upaya mitigasi tidak hanya bergantung pada penanganan ketika bencana terjadi, tetapi juga pada kesiapan sebelum risiko muncul.
Dalam audiensi tersebut, Ratu Dewa didampingi sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, antara lain Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Dinas Kesehatan (Dinkes), serta Dinas Perhubungan (Dishub).
Keterlibatan sejumlah OPD tersebut diperlukan agar langkah antisipasi dapat dilakukan secara terpadu sesuai tugas dan fungsi masing-masing instansi.
Dinas PUPR, misalnya, memiliki peran dalam penanganan infrastruktur drainase, sedangkan DLH mendukung upaya menjaga kebersihan lingkungan dan saluran air.
Sementara itu, Diskominfo berperan dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat, didukung kesiapan sektor kesehatan dan perhubungan dalam menghadapi kemungkinan dampak bencana.
Melalui penguatan koordinasi lintas sektor tersebut, Pemkot Palembang berupaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi sekaligus memperkuat perlindungan masyarakat melalui langkah antisipasi yang lebih terarah.
