PALEMBANG – Pemerintah Kota Palembang melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Afrizal Hasyim bersama jajaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Palembang mengikuti Pelatihan Teknis Pelaporan Indikator Kinerja Prosn pada aplikasi E-Monev Bappenas.
Kegiatan ini berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting dari ruang Lawang Jabo Command Center Pemkot Palembang, Jumat (6/3/2026).
Pelatihan yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas RI tersebut tidak hanya diikuti oleh Pemerintah Kota Palembang, tetapi juga melibatkan seluruh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia.
Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan pemahaman antar pemerintah daerah mengenai standar format pelaporan, indikator kinerja, serta tata cara penginputan data pada sistem E-Monev Bappenas.
Dengan adanya keseragaman, diharapkan proses monitoring dan evaluasi pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan terintegrasi.
Dalam sesi pelatihan, tim teknis dari Bappenas memberikan penjelasan mendetail terkait mekanisme pelaporan indikator kinerja.
Peserta memperoleh panduan langsung mengenai tahapan penginputan data, proses validasi, hingga verifikasi dan finalisasi laporan.
Penekanan khusus diberikan pada pentingnya ketepatan waktu serta akurasi data sebagai faktor kunci dalam mendukung proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan Prosn di tingkat nasional.
Melalui integrasi pelaporan di aplikasi E-Monev Bappenas, sinkronisasi data antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan semakin optimal.
Kedepan, sistem pelaporan kinerja Prosn akan lebih sistematis, transparan, dan berbasis hasil.
Hal ini diyakini dapat mendukung pencapaian target pembangunan nasional secara efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.
Sekda Kota Palembang, Afrizal Hasyim, menegaskan bahwa partisipasi aktif dalam pelatihan ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kota Palembang untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pembangunan daerah.
“Dengan pemahaman yang sama, kita dapat memastikan bahwa setiap laporan kinerja yang disampaikan sesuai standar nasional dan dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan yang lebih tepat,” ujarnya.
